KUALATUNGKAL - Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tanjab Barat mempunyai tugas berat terutama mengatasi kawasan kumuh di Kabupaten Tanjabbar. Setidaknya ada delapan kelurahan yang tersebar di dua kecamatan (Tungkal Ilir dan Bram Itam) tergolong wilayah kumuh.

Peltu Kadis Perkim Tanjabbar Cipto Hamonangan Siregar ditemui infotanjab.com di ruang kerjanya, Rabu (14/8) mengatakan, pengentasan wilayah kumuh tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi ditopang anggaran pusat, seperti DAK.

Hanya saja, pada tahun ini, kegiatan yang sudah diprogramkan adalah skala kawasan yang bersumber dari APBD.

"Untuk tahun ini kita alokasikan anggaran peningkatan jalan, karena sifatnya vital. Untuk NUSP ataupun DAK, kegiatannya ditunda dialihkan ke program lain. Lantaran ada keterlambatan pencairan," kata Cipto.

Pria yang juga merangkap beberapa jabatan di Dinas Perkim ini optimis jika program pengentasan kawasan kumuh berjalan mulus. Meski sesuai data yang diperoleh dari SK Kumuh Nomor 7 tahun 2018, ada sekitar 100 hektar kawasan kumuh yang tersisa, dari 299 hektare data sebelumnya.

"Paling tidak ada progres, tahun ini bisa berkurang separuhnya," kata Cipto.

Beberapa program kumuh lainnya, adalah bedah rumah, bantuan stimulan swadaya masyarakat yang juga bersumber dari DAK. Ada juga program Pemberdayaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang sudah diterapkam di tahun-tahun sebelumnya.

Dikatakan Cipto, dua kawasan kumuh di dalam kota yang menjadi prioritas adalah Kampung nelayan dan Tungkal harapan. Dua zona ini hampir menyeluruh sudah dilakukan perbaikan jalan dan sanintasi lingkungan.

Kata Cipto, ada tujuh indikator kawasan kumuh sesuai dengan Permen PUPR, diantaranya jalan lingkungan, drainase, RTH, kerapatan bangunan, air bersih, lampu penerangan, proteksi dini terhadap bahaya kebakaran.

"Secara vital jalan dulu dibangun. Kedepannya kita tetap ajukan proposal untuk mendapatkan anggaran provinsi, kementerian, apklikasi Kresna dari DAK," ujarnya.(*/nik)

Editor : It Redaksi