KUALATUNGKAL – Sejumlah pemeriksa di Inspektorat Tanjabbar mendapat pelatihan dari BPKP Provinsi Jambi. Hal utama, soal pemahaman tertib administrasi aset daerah yang selama ini selalu menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jambi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Johanes Chan mengatakan, pelatihan tersebut digelar selama tiga hari sejak Senin lalu.

Sebagai perpanjangan tangan BPK Perwakilan Jambi, petugas inspektorat tentu mendapatkan pembekalan terutama soal aset yang kini menjadi dilema di Kabupaten Tanjabbar.

“Karena pendataan aset dan administrasi kita lemah, sehingga selalu menjadi temuan. Dan BPK tak mau tahu dengan alasan apapun, karena administrasi yang lemah,” ujar Johanes.

Dengan demikian, pembekalan yang didapat dari BPKP, akan diterapkan terutama saat inspektorat melakukan pemeriksaan di seluruh SKPD.

Tujuannya, Pemkab Tanjabbar melalui Inspektorat akan merapikan pendataan aset dan dalam waktu dekat, aset yang ada akan segera disensus. Mengingat, terakhir kali sensus aset dilakukan pada 2002 lalu.

Johanes berharap, seluruh SKPD bisa bekerja sama dalam melakukan inventarisasi aset yang hilang, terutama aset bergerak. “Sekarang ini, banyak kepala SKPD seolah lepas tangan, alasannya bukan zaman saya. Itu yang membuat aset kita tak pernah tertata dengan baik,” katanya.(*)

Editor : Andri Damanik