KUALATUNGKAL – Pembahasan APBD Perubahan 2015 dipastikan molor. Pasalnya, KUA /PPAS belum diajukan Pemkab Tanjabbar ke dewan. Hal ini dibenarkan Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza baru-baru ini.
“Pembahasan APBDP tergantung pengajuan dari pemkab. Belum lagi membahas item kegiatan yang dianggarkan di APBDP. Paling tidak butuh waktu satu bulan untuk membahasnya,” kata Icol sapaan akrabnya.
Jika pembahasan molor, kata Icol, dikhawatirkan program yang dianggarkan dalam APBDP akan sulit direalisasikan, lantaran waktu yang mepet hingga batas akhir anggaran.
“Jika sampai November APBDP belum juga dibahas, berarti sulit dilakukan pembahasan. Seuai Permendagri, itu menjadi kewenangan eksekutif,” katanya lagi.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, ada dana silpa Rp 100 miliar pada APBD 2014. Kata Icol, dana ini harus dimasukkan pada APBDP 2015. Tentunya, harus digunakan dan ada rincian kegiatan dari anggaran yang tersisa tersebut.
“Dana silpa ini harus muncul di APBDP 2015,” tukasnya.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat