KUALATUNGKAL - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar masih menunggu hasil penelitian kualitas sumber baku di Teluk Pengkah, Sungai Pengabuan. Penelitian akan dilakukan tim dari Balai Pengujian Air.

Pengujian kualitas air baku ini akan dilakukan secepatnya, menyusul pengecekan dari tim BPKP dan Kejati Jambi, sebelum megaproyek air bersih tahun 2017 digelontorkan.

Hal ini dikatakan Kadis Pekerjaan Umum Tanjabbar melalui Kabid Cipta Karya Ria Sukrianto, saat ditemui Infotanjab.com, Selasa siang (31/1)

Menurut dia, anggaran Rp 32 miliar itu khusus diperuntukkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air, Reservoir dan Instalasi SR.

"Sumber baku memang dari Teluk Pengkah, tapi kita minta diuji kembali. Jika memang kadar mutunya tidak sesuai, kita pindahkan ke lokasi lain," jelas Ria.

Dikatakan Ria, setelah tim penelitian selesai menguji kadar mutu sumber baku, dan jika dimungkinkan akan bersamaan dengan pengecekan tim dari BPKP dan Kajati Jambi. Hal ini telah sesuai dengan kesepakatan di DPRD.

"Jangan sampai nanti terjadi double acount, karena item yang kita kerjakan pernah dibayarkan di proyek sebelumnya. Makanya dicek dulu, termasuk persoalan hukumnya, dibagian mana saja yang bisa dilanjutkan," kata dia.

Kedepannya, instalasi air bersih di Tebing Tinggi akan dikonekkan dengan instalasi yang lama. Menurut dia, tidak memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengkonekkan dengan instalasi lama. Hanya saja, ada pipa yang belum tersambung, seperti di beberapa jembatan yang ada di lintas Bram Itam - Teluk Nilau.

"Bertahap, akan menyuplai kebutuhan air bersih di sekitar Tebing Tinggi, seperti Purwodadi dan sebagainya," kata Ria.

Bagaimana dengan sumber baku di Parit Panting? Menurut Dia, kadar mutunya sebenarnya telah memenuhi, hanya saja ketersediaan yang kurang, karena mengikuti pasang surut.

"Kedepannya akan dikonekkan, hingga mampu menyuplai air di dalam kota Tungkal," tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, penganggaran proyek air bersih tahun 2017 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjabbar menjadi kontroversi. Sebagian pihak mengaitkan proyek ini dengan kasus Intake yang pernah ditangani Kejati Jambi beberapa tahun silam. Sementara, megaproyek ini bisa dimulai setelah ada surat resmi dari Kejati Jambi.(*)

Editor : Andri Damanik