KUALATUNGKAL – Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi UKM Perindag Tanjabbar. Belakangan ini, ketersediaan LPG 3 kilogram terbatas, dan harganya meningkat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Tanjab Barat, Syafriwan SE dikonfirmasi wartawan mengatakan akan menindaklanjuti keluhan warga terkait adanya pangkalan LPG 3 kilogram yang menjual gas bersubsidi ke pengecer. Hal ini berdampak pada kelangkaan dan harga jual melambung tinggi di pasaran.
"Kita tidak akan memberikan toleransi bagi pangkalan yang menjual LPG 3 kilogram ke pengecer,” kata Syafriwan.
Pihaknya sudah berulang kali mengingatkan, bahwa pangkalan dilarang menjual LPG 3 kilogram bersubsidi ke pengecer.
Dirinya berharap kepada agen dan pangkalan dapat berkomitmen dan bekerjasama dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
"Kalau nantinya dari hasil pengawasan ditemukan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi ini melanggar aturan dalam penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi. Dinas Koperasi UKM Perindag tidak akan segan-segan menindaklanjuti dan melaporkan hal tersebut ke Pertamina untuk diberikan Sanksi,” kata mantan Asisten Ekbang Setda Tanjabbar ini.
Dikatakan dia, Pemerintah Daerah juga tidak akan segan-segan mencabut izin usaha atau penghentian hak usaha (PHU) kepada pangkalan LPG 3 Kg yang nakal dan terbukti menjual gas kepada pengecer.(*)
Penulis : Eko
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat