KUALATUNGKAL - Persoalan Jalan H Said Saidan yang dibangun jauh dari pemukiman penduduk mendapat sorotan. Ormas Rajawali Sakti berencana melakukan aksi mempertanyakan keberadaan jalan tersebut, yang diduga sarat kepentingan oknum.
Betapa tidak, jalan ini bukanlah melalui usulan Musrenbang maupun Pokok Pikiran Dewan.
"Ya Senin pagi kita akan aksi, mempertanyakan proyek Jalan Sai Saidan. Kita menduga ada indikasi kepentingan oknum-oknum tertentu," kata Ketua Ormas Rajawali Sakti, Minggu malam (8/12/12).
Aksi akan digelar di Kantor Bupati, dilanjutkan ke Bappeda, Dinas Perkim dan DPRD Tanjabbar.
Sudirman meminta kepada dinas terkait untuk membatalkan proyek ini, lantaran sarat kepentingan.
Sebelumnya, pembangunan jalan ini sempat mendapat kritikan keras dari sejumlah anggota dewan. Bahkan dewan menilai proyek ini mubazir alias tidak tepat sasaran. Masih banyak jalan di dalam kota yang perlu diperbaiki.
Dewan lainnya juga berharap agar pekerjaan ini diperiksa dan dianalisa penganggarannya, terutama oleh Inspektorat.
Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar Jamal Darmawan Sie SE MM mengatakan, setiap kegiatan yang dianggarkan di APBD berasal dari dua usulan. Yakni usulan eksekutif maupun dari pokok pikiran (Pokir) dewan.
Jika kegiatan yang dianggarkan tanpa melalui usulan dewan maupun OPD terkait, kegiatan tersebut kata Jamal dianggap ilegal, alias proyek siluman.
Dalam hal ini, lanjut Jamal, Inspektorat bisa secepatnya melakukan kajian dan analisa. "Dasar kajian inspektorat, proyek ini bisa dibatalkan. Jangan sampai nanti menjadi temuan BPK. Apalagi BPK sekarang bukan hanya memeriksa volume pekerjaan, tetapi juga memeriksa proses penganggaran, usulan dan skala prioritas," kata politisi Partai Demokrat ini.
Sebagaimana yang dituturkan Lurah Patunas, Fatmawati S.Kom.I, bahwa penganggaran Jalan H. M. Said Saidan Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir ternyata tidak melalui usulan Musrenbang.
Ia menegaskan, selama menjabat Lurah Patunas dalam dua tahun ini, jalan tersebut tidak pernah masuk ataupun dimasukkan dalam usulan Musrenbang.(*/Andri Damanik)
MUARO JAMBI - Kepolisian Resor Muaro Jambi menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta rapat tindak lanjut terkait maraknya tindak pidana pencurian ke
JAMBI – Warga Jambi tidak perlu repot dan harus antre berlama-lama saat mengurus SKCK. Melalui POLRI Super App, masyarakat kini dapat mengurus pem
JAMBI – Sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama Penyelidikan dan Pengamanan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi resmi disepakati. Pen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan Slogan “Pupukku” ya
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen