KUALATUNGKAL - DPRD Kabupaten Tanjab Barat menolak rencana kenaikan tarif PDAM Tirta Pengabuan. Penolakan ini langsung disebutkan Anggota Komisi II DPRD Tanjabbar, Budi Azwar saat dikonfirmasi wartawan.

“Bagaimana tarif mau dinaikkan, sedangkan PDAM belum bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Apalagi kondisi air ledeng kini berbau,” ujar Budi.

Kata dia, PDAM tidak bisa langsung semena-mena menaikkan tarif sebelum dibahas lebih lanjut dengan komisi II yang merupakan mitra perusahaan daerah itu.

"Banyak hal yang patut diperhitungkan sebelum menaikkan tarif, terlebih kondisi ekonomi saat ini bisa terbilang cukup terpuruk," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Dijelaskan Budi, PDAM juga masih mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah. Jika belum bisa menguntungkan, jangan masyarakat yang dibebankan.

"Dari pada dibebankan kepada masyarakat, lebih baik minta suntikan dana dari Pemkab seperti yang sudah-sudah,” timpalnya.

Hal senada juga diungkapkan politisi dari Partai Gerindra, Zulkarnaen Sucipto Sianipar. Menurutnya, hingga saat ini kualitas PDAM sangat buruk seharusnya PDAM berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas air sehingga layak pakai.

"Pakai dong logika, jangan seenaknya saja lemparkan wacana mau menaikkan tarif. Lihat dulu kondisi air PDAM saat ini, apakah sudah isa memberikan yang terbaik buat pelanggan, kalau belum ya perbaiki dulu," ujarnya.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Pengabuan KualaTungkal, Ustayadi saat dikonfirmasi Selasa (28/9) menjelaskan bahwa saat ini yang disampaikannya hanya sebatas wacana saja belum rencana.

"Kita juga tahu itu, tidak mungkin mau kita naikkan begitu saja. Tetapi nanti jika semua sudah oke, baik pelayanan hingga mutu airnya, baru kita rencanakan menaikkan tarif," terangnya.

Pihaknya juga telah melakukan pembenahan terhadap kualitas air, sehingga setelah semua produksi berjalan dengan baik dan kualitas air bakunya untuk dikonsumsi, pihaknya baru akan merencanakan kenaikkan harga.

"Intinya ini hanya wacana dan bukan saat ini. Saya juga ngerti kok, hak dan kewajiban itu harus berbanding lurus, hingga konsumenpun tidak merasa dirugikan," pungkasnya.(*)

Penulis : Edison

Editor   : Andri Damanik