KUALATUNGKAL- Dana Desa yang dikucurkan Kementerian Desa mengendap di Kas Daerah Kabupaten Tanjab Barat. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Rp 31 miliar.
Dana desa ini sudah lama dikucurkan pemerintah pusat ke kas daerah, namun belum tersalur ke rekening desa. Pemkab Tanjab Barat beralasan, pihak desa belum mengajukan APB-Des.
Sebagaimana dituturkan Peltu Sekda Tanjab Barat, Firdaus Khatab kepada wartawan Selasa siang. Firdaus mengakui, jika dana desa belum disalurkan ke rekening desa. Saat ini masih di kas daerah.
“Masih di kasda, kita targetkan minggu depan sudah kita pindah bukukan ke rekening desa," ujarnya.
Dikatakan dia, pihak desa mesti memenuhi aturan yang sudah ditentukan, seperti menyiapkan APB-Des. Disamping itu, sebelumnya penyaluran dana desa menunggu petunjuk pelaksanaan.
“Kita tidak berani mengucurkan dana tanpa adanya petunjuk pelaksanaannya, " kilahnya.
Selain itu, Kata Firdaus, desa mesti membuat usulan pengunaan dana desa, namun harus diketahui oleh pendamping desa yang telah ditunjuk. "Ada sekitar Rp 31 miliar dana desa untuk Tanjabbar, memang betul belum ada sama sekali disalurkan ke desa," tukasnya.
Disinggung sanksi yang bakal diberikan oleh pemerintah pusat ke Pemkab Tanjab Barat, ia enggan berkomentar. "Tidaklah diberikan sanksi, pusat juga tidak mau terburu-buru," tandasnya.
Disebutkan, di Provinsi Jambi ada sembilan kabupaten yang belum menyalurkan dana desa. Dana desa masih mengendap di kas daerah masing-masing. Tanjab Barat salah satu kabupaten yang belum menyalurkan dana desa.(*)
Penulis : Yordan
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat