DAMPAK DEFISIT APBD 2015

Bupati Pastikan, TKD dan Honor TKK Tidak Dipangkas


Selasa, 06 Oktober 2015 - 20:34:29 WIB - Dibaca: 3351 kali

Bupati Tanjabbar Usman Ermulan Didampingi Wabup Tanjabbar Katamso saat Diwawancarai Wartawan, Selasa Siang.(IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar Usman Ermulan membantah jika pemkab akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor TKK demi menutupi defisit anggaran. Hal ini dikatakan Bupati saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa siang.

"Tidak, kita tidak ada pangkas yang namanya TKD atau honorer para TKK,  kita hanya pangkas kegiatan yang lain saja. Seperti kegiatan-kegiatan dinas luar, Bintek. Untuk apa kita memberikan uang kepada orang, kita akan buat bintek-bintek itu sendiri. Mengapa harus membayar jutaan rupiah ke daerah lain, padahal kita mampu mengadakan bintek itu," ujar Usman didampingi Wabup Tanjabbar, Katamso.

Kata Usman, pemotongan TKD dan honor TKK hanya isu yang sama sekali tidak benar. "TKD dan tenaga honorer aman, mereka tidak akan diganggu-ganggu, " sebutnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Pemkab Tanjab Barat akan memangkas anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk tahun 2015 yang tinggal tersisa 3 bulan dengan besaran Rp 12 miliar demi menutupi defisit APBD.

Hal tersebut membuat PNS galau. Ternyata hal ini hanya isapan jempol belaka. Jadi sekarang para PNS dan tenaga honor sudah bisa bernafas lega dan tenang.

H Azwar, Kepala Dinas Kepandudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tanjab Barat, mengaku sangat senang dan berterimakasih dengan keputusan Bupati, tidak jadi memangkas TKD dan gaji tenaga honor.

Soalnya, dari catatan yang ada di Dukcapil, pada umumnya para PNS itu banyak yang memenjarakan gajinya di Bank. Jadi TKD  ini merupakan uang yang diharapkan para PNS. “Apabila TKD ini dipangkas, kasihan juga para PNS itu," kata Azwar.

Salah seorang PNS yang meminta namanya tidak dituliskan, mengaku kecewa jika Pemkab memangkas TKD dan honor TKK.

"Kok PNS yang dikorbankan, padahal banyak proyek besar yang tidak menyentuh masyarakat, malah TKD yang dapat menyambung hidup kami malah itu yang tidak dibayarkan, " ujarnya.

Apabila benar, itu sama saja dengan menyengsarakan PNS. Pasalnya sebagian besar PNS sangat bergantung dari TKD, gaji yang diterima sudah tidak utuh lagi. "Banyak SK PNS itu di Bank, jadi gaji kami ni sudah tidak utuh lagi, jadi keluarga kami mau makan apa lagi, " katanya lirih.

"Alhamdulillah, Pemda tidak jadi memangkas TKD PNS", tandasnya. (*)

Penulis : Rita

Editor   : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Pesan Penting Amanat Kapolri dalam Operasi Ketupat 2026 yang Dibacakan Kapolda Jambi

JAMBI – Polda Jambi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian terpusat “Ketupat-2026” di lapangan  Mapolda Jambi, Kamis sore (12/6/

Berita Nasional

Fitri Amalia PFI Jambi: Bijak Bermedsos, Saring Informasi Sebelum Sharing

JAMBI - Saat ini sebaran berita Hoaks menjadi perhatian bersama. Masyarakat harus bisa menahan diri dengan segala hasutan dan godaan berita yang memprovokasi. H

Opini

Pemkab Tanjabbar dan Kejari Resmi Perpanjang MoU, Fokus Penguatan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

TANJABBAR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melalui penandatan

Advertorial

Pemkab Tanjab Barat Safari Ramadan di Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang

TANJABBAR - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kunjungan Safari Ramadhan bertepatan dengan 15 Ramadhan di Masjid Zahratussaadah, Desa Sungai

Advertorial

Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat Sambut Safari Ramadan Universitas Jambi

TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menerima kunjungan Tim Safari Ramadan Universitas Jambi (UNJA) di Rumah Dinas Bupati, Juma

Advertorial


Advertisement