KUALATUNGKAL - Pemkab Tanjabbar untuk kedua kalinya mendapat opini disclaimer dari BPK. BPK sendiri sudah memberi peringatan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai laporan keuangan dan aset, tetapi nyatanya laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang dilakukan seluruh OPD, tidak mendapat tanggapan dari BPK.

"Berdasarkan LHP BPK itu, memang sepertinya setiap OPD belum memahami tentang sistem pembuatan laporan pertanggungjawaban yang akan di audit oleh BPK, ya jadinya seperti ini, kita dua kali berturut-turut mendapat opini disclaimer itu dari BPK, tetapi dengan adanya tim kecil ini, semuanya akan bisa teratasi semuanya," kata Bupati Tanjabbar Safrial.

Untuk itu, dengan langkah strategis yang merupakan bagian dari rencana aksi ini diharapkan akan mampu memperbaiki seluruh kesalahan dalam pelaporan keuangan dan aset oleh seluruh OPD selama ini.

"Ya, mudah-mudahan saja nanti tim kecil bisa membantu Kita, agar kita tidak mendapat opini disclaimer BPK yang ketiga kalinya," pungkas Imas.

Dalam rekomendasinya, BPK meminta bupati untuk segera menginventarisasi keberadaan dan kelengkapan seluruh aset tetap dan memutakhirkan pencatatan barang milik daerah.(*)

Editor : Andri Damanik