KUALATUNGKAL - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jambi terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas kapal yang masuk dan keluar perairan Tanjab Barat. Setiap kapal yang melakukan bongkar muat harus mendapat izin dari Bea Cukai.
Hal ini dikatakan Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, Priyono melalui Kasi Kepabeanan, Bayu Aji melalui telepon selulernya, Rabu siang.
Kata dia, pengawasan lalu lintas kapal dilakukan secara berlapis. Bea Cukai selalu berkoordinasi dengan jajarannya, baik itu di Kepulauan Riau, Tanjabtim dan Tanjab Barat.
Setiap kapal yang bersandar, sebelum dilakukan bongkar muat barang, harus mendapat restu dari beacukai. “Mereka harus izin dulu, baru nanti ada penunjukkan dari kantor Jambi, untuk personil yang melakukan pengawasan di lokasi pembongkaran,” ujar Bayu.
“Artinya, ada dan tidaknya intruksi dari pusat, kita dari Beacukai Jambi terus intensif melakukan pengawasan,” jelas dia.
Selaku eksekutor, komoditi impor yang dibawa harus memenuhi aturan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jika tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, komoditi tersebut akan dieksekusi oleh petugas bea cukai dan ada sanksi administrasi bagi pelaku importir.
“Kalau tidak ada dokumen resmi, bisa dipulangkan ke Negara ekpornya,” tutur dia.
Sejauh ini, sejumlah pelabuhan impor baik di Tungkal Ilir maupun di Kecamatan Betara selalu terpantau dengan Bea Cukai. Kendati demikian, lantaran geografis di Tungkal banyak anak sungai, kata Bayu, tentunya harus mendapatkan pengawasan ekstra.
“Intinya kita terus bekerja dan mengawasi lalu lintas kapal, dan berkoordinasi dengan jajaran,” timpalnya.
Informasi yang dihimpun infotanjab.com, beberapa hari terakhir ada sejumlah pengusaha impor di Kabupaten Tanjabbar menghentikan aktivitasnya, dengan alasan adanya intruksi dari pusat.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat