SENYERANG - Usulan desa maupun kelurahan yang disampaikan pada Musrenbang Kecamatan jarang terakomodir dan teranggarkan di APBD. Porsi pembangunan infrastruktur di desa-desa lebih banyak teralokasi melalui program Gema Desa atau dana desa dari pusat.

Hal ini dituturkan Lurah Senyerah Zahrul Waffa saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Senyerang, Rabu (24/2). 

Untuk diketahui, musrenbang diselenggarakan di Kantor Camat Senyerang, dihadiri seluruh instansi terkait di Kecamatan Senyerang, utusan Bapemdalda Kabupaten Tanjabbar, perwakilan dari SKPD serta para kades se-Kecamatan Senyerang.

Selain itu, turut hadir dua anggota DPRD Tanjabbar dari Komisi III, Dapil Pengabuan dan Senyerang, H Halim dan Asek.

"Sebenarnya kita lebih cenderung pada program dana desa dan Gema desa ketimbang berdasarkan usulan musrenbang untuk dianggarkan di APBD. Sebab, ratusan usulan dengan anggaran APBD tak satupun tersentuh," kata Zahrul Waffa.

Dia mencontohkan, pada tahun ini hanya ada lima unit pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) untuk Kelurahan Senyerang pada tahun ini, sementara ada 16 RT di Kelurahan Senyerang. Jumlah tersebut dianggap minim. Sayangnya Zahrul tak merincikan kebutuhan PAH di kelurahannya.

Dia juga mengatakan, kebutuhan fisik seperti jalan setapak, sangat diprioritaskan di Kelurahan Senyerang.

"Kedepannya diharapkan, ada pemerataan pembangunan di Kecamatan Senyerang, baik di kelurahan maupun di desa-desa," tuturnya.

Terpisah, Anggota DPRD Tanjabbar Dapil Pengabuan dan Senyerang H Halim saat diwawancara infotanjab.com Rabu siang, mengatakan, pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 134 desa termasuk kelurahan mendapat bantuan dana desa yang bersumber dari APBN.

Dengan merosotnya APBD tahun ini, pembangunan di desa ditopang melalui Dana Desa dar Kementerian Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal.

Sementara itu, Kabid Sosbud Bapemdalda Kabupaten Tanjabbar Fery Novriyanto SE mengatakan, lurah hanya sebatas mengusulkan program pada musrenbang dan diteruskan ke kabupaten. Mengenai anggaran yang tak terealisasi, tergantung pada pembahasan tingkat kabupaten dan di legislatif.(*)

Penulis : Haidir

Editor  : Andri Damanik