KUALATUNGKAL – Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tanjabbar bersama instansi terkait, melakukan diskusi dengan jajaran PT WKS, Kamis siang.

Masukan yang disampaikan DPRD cukup beragam, mulai dari soal luas wilayah konsesi PT WKS, kontribusi yang diberikan kepada daerah, rendahnya serapan tenaga kerja lokal oleh PT WKS.

Ketua DPRD Kabupaten Tanjabbar Faisal Riza mengatakan, sejauh ini ada perbedaan antara laporan masyarakat dengan data-data yang disampaikan PT WKS, terutama soal luas areal wilayah garapan PT WKS.

“Kita mendapat laporan dari masyarakat, bahwa konsesi PT WKS terus meluas, makanya kita perlu informasi kesesuaian data di lapangan. Karena sejauh ini, kita melihat ada ketertutupan dari perusahaan,” kata Faisal Riza.

Saat ini, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 tahun 2015, luas areal konsesi PT WKS di Kabupaten Tanjabbar meningkat dari 133.000 hektare menjadi 140.000 ribu hektare.

Menurut Ketua DPRD, diperlukan data-data dari luasan tersebut, mana tanaman pokok, tanaman kehidupan yang sudah terealisasi di masyarakat dan lahan lainnya.

“Kita butuh data tersebut, sehingga informasi yang disampaikan betul-betul sesuai di lapangan. Dalam Permenhut, 70 persen merupakan tanaman pokok, sisanya tanaman kehidupan,” katanya.

Faisal Riza mencontohkan, ada lahan transmigrasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, tapi masuk dalam areal konsesi PT WKS. Dalam hal ini, DPRD akan menelusuri lebih dalam dan meminta penjelasan dari PT WKS.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Tanjabbar Heri Juanda, dalam pertemuan tersebut, meminta PT WKS membangun jalan rigit beton dari Simpang Kualadasal ke Tebing Tinggi.

Kata dia, selama ini masyarakat setempat sangat terganggu dengan kondisi jalan yang berdebu. “Silahkan PT WKS berembuk dengan perusahaan lainnya yang ada di Tebing Tinggi, untuk segera membangun Jalan Beton. Kita lihat selama ini, masyarakat cuma dapat debunya saja,” katanya.

Politisi dari Partai Hanura ini juga meminta PT WKS dalam beroperasi tidak selalu melakukan tindakan represif terhadap masyarakat di sekitar areal konsesi. “Buatlah kami nyaman untuk menerima PT WKS di Tanjabbar,” kata dia.(*)

Editor : Andri Damanik