KUALATUNGKAL - Ada yang menarik dari penganggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp 1,3 Miliar. Sejumlah wakil rakyat beda pendapat soal ini.

Seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar, bahwa semua anggaran yang tercantum dalam APBD 2017 melalui pembahasan, termasuk anggaran yang telah dievaluasi Gubernur.

"Tidak ada yang tidak dibahas. Juga telah dilakukan akselerasi oleh DPRD pasca evaluasi gubernur," kata Ahmad Jahfar.

Politisi Partai Golkar ini juga membenarkan jika anggaran TAPD sudah pernah dianggarkan di tahun sebelumnya.

Jahfar menambahkan, melalui peningkatan TKD dan Tunjangan TAPD diharapkan bisa meningkatkan kualitas kerja aparatur.

"Jika tidak ada perubahan tentu akan kita evaluasi. Dari dulu anggaran TAPD sudah ada," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Tanjabbar, Faizal Riza mengatakan bahwa anggaran tersebut memang tidak pernah disampaikan.

"Seingat saya, soal ini belum pernah disampaikan ke kita," ujar Ketua DPRD. 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Tanjabbar Jamal Darmawan Sie, saat itu dirinya selaku menjabat ketua komisi I tidak pernah membahas anggaran tersebut dengan pihak eksekutif.

Jamal juga mengkritik adanya anggaran Rp 1,3 milliar itu. Ia mengatakan bahwa seharusnya tunjangan beban kerja itu terkesan menghambur-hamburkan uang APBD. 

"Apalagi sudah ada tunjangan kinerja daerah (tkd) yang dinaikan anggarannya. Tim TAPD itu kerjanya tidak setiap bulan, harusnya tidak perlu lagi dianggarkan, TKD sudah ada," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanjabbar, Ambok Tuo dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak mengetahui secara tekhnis persoalan tersebut. Menurut dia, penganggarannya di bagian keuangan Setda.(*)

Editor : Andri Damanik