KUALATUNGKAL – Defisit anggaran di Kabupaten Tanjabbar kian memprihatinkan. Sejumlah anggota DPRD pada pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah baru-baru ini, menyarankan peninjauan kembali sejumlah mega proyek di Tanjabbar.

Menurut dewan, ada beberapa solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah selain menunda mega proyek, yakni menjual sejumlah asset pemkab yang tidak menguntung daerah, dan memperbesar anggaran CSR demi menutupi program pemerintah yang bakal dipangkas lantaran defisit anggaran.

Selain  J Simamora, Jamal Darmawan anggota Komisi III DPRD Tanjabbar juga sependapat dengan hal tersebut. “Kalau asset yang tidak ekonomis, sebaiknya dilelang. Tapi kalau jual saham di BPD, saya tidak sepaham. Karena mendatangkan deviden bagi daerah,” tutur politisi Demokrat ini.

Dia menyebut, data yang didapat dari TAPD Tanjabbar, defisit anggaran mencapai Rp 400 miliar lebih.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar, Suhatmeri mengaku belum mendapat data riil dari TAPD Tanjabbar, angka pasti defisit anggaran di Tanjabbar.

Dalam rapat bersama TAPD Tanjabbar, pemkab meminta waktu 10 hari untuk menyampaikan data riil defisit anggaran. "Kita tunggu, karena TAPD sedang menghitungnya," ujar Suhatmeri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Tanjabbar sempat mengeluarkan surat edaran ke seluruh SKPD untuk menunda kegiatan belanja barang dan jasa. Surat edaran itu dikeluarkan pasca WFC dan Air Bersih ditenderkan.(*)

Editor : Andri Damanik