KUALATUNGKAL – Sekitar 200 warga Tebing Tinggi akhirnya menginap di Kantor DPRD. Hal ini dipicu belum adanya kesepakatan antara warga dan PT TML terkait sengketa lahan adat hingga Senin sore.
Sementara itu, DPRD Tanjabbar juga sepakat agar lahan tersebut dimitrakan dengan masyarakat, dengan sistem bagi hasil.
Helius, perwakilan warga dihubungi Senin malam membenarkan, jika warga masih bertahan di gedung DPRD Tanjabbar. Mereka akan bertahan sampai Selasa dan melanjutkan aksi di kantor Bupati Tanjabbar.
“Karena tidak ada kesepakatan kita akan nginap dan besok aksi di kantor Bupati,” tutur pria berkacamata ini Senin malam.
Dikatakan, lahan yang diklaim masyarakat seluas 7.700 hektare, sebagian besar sudah masuk dalam Hak Guna Usaha PT Tri Mitra Lestari. Lahan tersebut sudah ditanami sawit.
Masyarakat pada dasarnya tidak memaksa perusahaan mengembalikan lahan tersebut. “Kami hanya ingin bagi hasil, nanti sesuai kesepakatan. Tapi perusahaan tidak komitmen,” ujar Helius.
Ditambahkan Helius, di Kantor Bupati, massa akan mendesak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tanjabbar untuk mengecek kembali status tanah dan HGU PT TML yang dinilai bermasalah.
“Kita inginkan konflik ini diselesaikan secara arif. Pemerintah daerah juga jangan tinggal diam terkait masalah ini,” tambahnya.(*)
Editor: Andri Damanik
SAROLANGUN - Kecelakaan kerja kembali terjadi, sebuah insiden longsor menimpa sejumlah warga di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sar
KUALA TUNGKAL – Polres Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satuan Reserse Narkoba (Satresna
JAMBI - Mitsubishi Pajero Sport hitam doff dengan nomor polisi B 1989 PRS diduga plat bodong menerobos penjagaan Polda Jambi, Minggu dini hari (18/1/26). Pajero
KUALATUNGKAL - Warga di Jalan Nelayan RT 16 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar, Jambi resah aksi pencuri onderdil pompong, R
KUALATUNGKAL - Dugaan kejanggalan terhadap Proyek Pintu Air Parit 10 Desa Tungkal I Kabupaten Tanjabbar senilai Rp 4 miliar akhirnya terjawab. Hasil Audit Tata