JAMBI – Alokasi pupuk subsidi di Provinsi Jambi perlu mendapat pengawasan yang ekstra, agar tidak diselewengkan oleh oknum tertentu. Diperlukan strategi yang jitu dan membangun sinergitas penyelidikan dan pengamanan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah hukum Polda Jambi. Tujuan besarnya adalah mewujudkan Industri Pangan Nasional.
Hal ini dikatakan Wakil Direktur Intelkam Polda Jambi AKBP Syafii Bagus Santoso, S.I.K., M.H saat berbincang dengan halosumatera.com, Jumat (14/11/25).
Secara Nasional, alokasi pupuk pada tahun 2024 mencapai 9,55 juta ton, dan untuk alokasi Provinsi Jambi tahun 2023 mencapai 44,215 ton, tahun 2024 meningkat menjadi 52,667 ton dan bertambah di tahun 2025 di angka 54, 017 ton.
Menurut Syafii Bagus, permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah penyalahgunaan distribusi pupuk oleh pihak yang tidak berhak. Disamping itu kurangnya pengawasan dalam distribusi pupuk, ketidak seimbangan distribusi pupuk antar daerah. Selain itu, data dan administrasi yang tidak akurat.
Untuk itu, Syafii memiliki gagasan, bahwa perlunya memastikan penyelidikan dilakukan secara professional dan efektif untuk mengungkap penyalahgunaan pupuk bersubsidi. “Tujuan lainnya untuk menjaga kamtibmas di wilayah hukum Plda Jambi melalui pengamanan yang efektif,” ujar AKBP Syafii Bagus Santoso.
Dikatakan dia, strategi ini tidak berjalan efektif tanpa adanya sinergitas dengan stakeholder terkait. Tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat antara jajaran Polda Jambi, Gubernur Jambi, Kadis Pertanian, PT Pupuk Wilayah Provinsi Jambi. Disamping itu perlunya dukungan dari media massa, akdemisi, LSM/Ormas, asoasiasi petani, asosiasi distributor pupuk.
Diharapkan dengan strategi ini, lanjut Syafii, akan terlaksananya kemintraan BUMDES dan koperasi sebagai penyalur resmi serta pembangunan teknologi terintegrasi antar stakeholder.
Bagus menyampaikan beberapa slogan terkait pengawasan pupuk bersubsidi, diantaranya “PUPUKKU” kepanjangan dari Pupuk Berkualitas Petani Kuat, Keluarga Sejahtera. Kemudian TEPAT, kepanjangan dari Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Pupuk Bersubsidi untuk Petani, dan SINPAN (Sinergi Pupuk Pangan).(*)
Analisa oleh Roland Pramudiansya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Jambi Di tengah hiruk pikuk dinamika penegakan hukum yang terus
JAMBI – Dr. (HC) Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali Bin Hasyim Bin Yahya hadir ditengah-tengah keluarga besar Polda Jambi. Kehadiran ulama kharismatik itu me
Kota Jambi - Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ifa Sudewi mengambil sumpah 76 advokat dalam sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Tinggi Jambi, Kamis 20 Novemb
MUARO JAMBI - Bangga dan terharu, tampak dari raut wajah Jenderal Bintang Dua, Irjen Pol Krisno H. Siregar. Hal itu terlihat jelas saat menyaksikan anggota Pold
Oleh : Dr. Arfa’i,S.H.,M.H - Dosen Hukum Tata Negara FH Univ Jambi Polri dan Jabatan Sipil Berbasis Penegakan Hukum : Harmonisasi UU Polri, ASN dan Putus