JAMBI – Tindak pindak korupsi menjadi sorotan utama para penegak hukum termasuk para pemerhati dan penggiat pemberantas korupsi di Kabupaten Tanjab Barat.

Sabtu (24/10), para perwakilan LSM di Kabupaten Tanjabbar diundang ke Hotel Wiltop Jambi, mengikuti Diklatsus Tipikor 2015 yang diselenggarakan Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (KPSKN PIN RI) bekerja sama dengan Pusdiklat Pemprov Jambi.

Selain LSM, peserta yang hadir adalah SKPD, Camat, Kades, Lurah dan Ormas di Provinsi Jambi.

Untuk Kabupaten Tanjab Barat, mengirim utusan dari Sekretariat Daerah, Kepala Litbangda, dan beberapa unsur pemerintahan lainnya, serta perwakilan LSM Tanjab Barat yang diwakili Halim Gunawan (babe) dan Deni Ariadi.

Selaku pemateri dalam Diklatsus ini adalah pejabat tinggi dari Polda Jambi, Polresta Jambi, Kejati Jambi, dan KPSKN PIN RI pusat.

Hal penting yang disampaikan dalam diklat tersebut adalah upaya hukum menindak pelaku tindak pidana korupsi dan cara cerdas menyampaikan SPJ dan mempertanggung jawabkannya secara hukum.

“Tujuannya memberikan pembekalan kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka upaya pencegahan tipikor dan upaya mengkriminalkan koruptor hingga tingkatan paling bawah seperti perangkat RT dan desa/kelurahan,” kata Hendra Koto perwakilan LSM yang diundang dalam Diklatsus Tipikor, Sabtu siang.

Hendra Koto menjelaskan, relevansi penguatan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum sangat tidak berbanding lurus terhadap upaya jaminan keselamatan jiwa pelapor.

“Ini terjadi karena paradigma kita semua mengacu pada upaya hukum pasca kejadian bukan pencegahan. Poin-poin inilah yang dibahas dalam Diklatsus sekaligus memberikan wawasan kepada penggiat anti korupsi di Provinsi Jambi,” timpalnya.(*)

Editor : Andri Damanik