KUALA TUNGKAL - Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi, memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cepat Tungkal Samudera dihentikan sementara waktu.
Penghentian penyelidikan kasus ini, lantaran penyidik belum menemukan bukti-bukti yang kuat untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan.
Hal ini dibenarkan Kajari Kualatungkal, Pandu Pramoe Kartika SH melalui Kasi Intel, Elan Jaelani kepada wartawan, Selasa siang. Kata dia, kasus ini bisa dilanjutkan kembali penyelidikannya bila ditemukan bukti baru.
Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Tungkal Samudera bermula dari adanya surat perintah penyelidikan dari Kejaksaan Tinggi Jambi yang ditujukan ke Kejari Kuala Tungkal pada 2002 lalu.
"Kami sudah melakukan penyelidikan, namun kami tidak menemukan bukti-bukti kuat adanya korupsi, sehingga kasus itu dihentikan," katanya.
Hasil penyelidikan itu, menurut dia, sudah disampaikan ke Kejati Jambi pada tanggal 16 Mei lalu. Ia mengatakan, selama penyelidikan berlangsung, pihaknya tidak menemukan dua alat bukti yang cukup kuat.
Alasan menghentikan kasus tersebut berdasarkan dari berbagai prosedur hukum yang dilalui, mulai dari keterangan ahli independen perkapalan yang memiliki sertifikasi dan juga hasil keterangan dari pihak pembuat kapal.
"Kita sudah kerja sesuai fungsi kita, pemerintah juga kita periksa, panitia, stakeholder, bahkan pembuat kapal dan ahli perkapalan dari Medan. Bahkan surat-surat keterangan kesyahbandaran Batam juga ada," ujarnya.(*)
Penulis : Son
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat