Pasca PPKM Dicabut, Al Haris Imbau Masyarakat Jambi Patuhi Protokol Kesehatan


Selasa, 03 Januari 2023 - 09:13:53 WIB - Dibaca: 809 kali

Gubernur Jambi Dr H Al Haris S Sos MH, saat mengikuti Rapat secara Virtual Bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang berlangsung di ruang Jambi Data Analtitik Centre (JDAC) Kantor Gubernur Jambi, Senin (02/01/2023). / HALOSUMATERA.COM

JAMBI - Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, S Sos MH, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan, pasca pandemi covid-19. 

Hal tersebut disampaikan Al Haris usai mengikuti Rapat secara Virtual Bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang berlangsung di ruang Jambi Data Analtitik Centre (JDAC) Kantor Gubernur Jambi, Senin (02/01/2023).

“Saya mengharapkan masyarakat lebih aktif berpartisipasi untuk peduli dan sadar akan Kesehatan, terlebih Pemerintah telah menghentikan kebijakan PPKM setelah lebih kurang 3 tahun sejak pandemic covid-19. Strategi transisi pendemi menjadi endemi dilakukan secara bertahap dengan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, meskipun Pemerintah Pusat telah mencabut kebijakan PPKM, Pemerintah Provinsi Jambi tetap melanjutkan percepatan vaksinasi kepada masyarakat, mengingat vaksin booster di Jambi masih tergolong rendah.

“Saya mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk terus mengaktifkan tim yang selama ini telah terbentuk. Kita mengharapkan setelah pencabutan kebijakan PPKM ini, masyarakat Provinsi Jambi tetap mematuhi protokol Kesehatan,” tutur Al Haris.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, setelah hampir tiga tahun sejak pandemi covid-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan PPKM. Penghentian kebijakan PPKM dengan berbagai pertimbangan, antara lain adalah situasi pandemi covid-19 yang terkendali dan tingkat imunitas masyarakat yang tinggi.

“Meskipun kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan, tetapi pemerintah tetap harus waspada, karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Monitoring terhadap kasus harus tetap dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap didorong, serta peran masyarakat perlu terus didorong untuk tetap menjaga penerapan protokol Kesehatan,” ungkap Luhut.

“Pemberian obat-obatan dan vitamin harus tetap tersedia diberbagai fasilitas kesehatan selama masa transisi. Pemberian bantusn sosisl juga harus tetap diberikan untuk membantu proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan cepat,” lanjut Luhut.

Luhut juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk selalu mengecek terhadap ketersediaan oksigen, karena belajar dari pengalaman terdahulu dimana oksigen sangat penting ketika pandemi covid-19 sedang berada di level tertinggi. (*/ADV)




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hadir di Rakor Lintas Sektoral, Hamdani: Dukung Kelancaran Operasi Ketupat 2026

TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada

Advertorial

Ketua DPRD Hamdani Turut Sambut Kunjungan Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol

TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menghadiri sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) X

Advertorial

DPRD Tanjabbar Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2025

TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpi

Advertorial

Wakil Ketua II DPRD Tanjabbar Dampingi Fasha Safari Ramadhan, Berikan Santunan ke Panti Asuhan

TANJABBAR – Dalam rangka Safari Ramadhan Anggota DPR RI Syarif Fasha ke Kabupaten Tanjabbar,   Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Bara

Advertorial

Ketua DPRD Tanjabbar Dampingi Wabup Rapat Penyelesaian Tapal Batas di Kemendagri

JAKARTA – Memastikan penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim, Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani turut mendampingi Wakil Bupati Ta

Advertorial


Advertisement