KUALATUNGKAL - Konflik lahan di Betara VIII, Kecamatan Betara belum tuntas. Pasalnya, tim verifikasi baru melakukan pendataan dan pengukuran ulang terhadap lahan 628 hektare yang diklaim kelompok tani setempat.

Hal ini dibenarkan Dri Handoyo, Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Dishut Tanjabbar, dihubungi infotanjab.com baru-baru ini.

Kata dia, Ketua tim penyelesaian konflik ada di Dishut Provinsi Jambi. Pihaknya hanya sebatas dilibatkan sebagai anggota tim verifikasi. Soal penyerahan lahan 628 hektare, handoyo juga belum bisa memastikan.

Setahu dia, lahan yang bersengketa dengan PT WKS merupakan kawasan hutan. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan masyarakat, bahwa lahan tersebut berada dalam Areal Pengguna Lainnya.

"Setahu saya lahan itu kawasan HP. Soal ada koperasi yang bermitra di kawasan itu, saya belum menelusurinya lebih jauh," jelas dia.

Pada pengukuran lahan di Betara VIII, disaksikan semua pihak, baik itu DPRD Tanjabbar, Dishut Tanjabbar dan Provinsi Jambi, BPN Tanjabbar dan Provinsi Jambi, perwakilan masyarakat dan pihak PT WKS.

Kata Handoyo, hasil dari pengukuran belum dipetakan dan belum diketahui hasilnya." Silahkan tanya ke Dishut Provinsi Jambi, karena ini domain provinsi," ujar Handoyo sembari tanpa membeberkan proses pengukuran tersebut.(*)

Editor: Andri Damanik