KUALATUNGKAL - Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar, Dedi Hadi juga membenarkan pengukuran lahan sengketa di Pematang Gajah, Betara VIII, Kecamatan Betara pada pekan lalu. Dedi berharap, konflik ini bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku, jangan sampai ada gejolak antara kedua belah pihak.

Uniknya, Dedi tak memiliki data lebih rinci, soal legalitas lahan sengketa yang diklaim masyarakat.

"Yang saya dengar dari masyarakat, tadinya lahan itu seluas 2.400 hektare dan akan diserahkan ke nasyarakat oleh PT WKS sekitar 600 hektare. Soal ada koperasi yang bermitra dengan PT WKS, saya juga belum tahu persis," katanya.

Dari awal, perwakilan masyarakat mengadu ke DPRD agar memfasilitasi penyelesaian konflik dengan PT WKS. Masyarakat berharap, dewan terus mengawal proses penyelesaian konflik hingga akhir.

Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar belum lama ini, mengaku telah menerima pengaduan masyarakat, agar dewan tetap mendampingi masyarakat, terutama saat pengukuran ulang lahan tersebut.

Dari laporan masyarakat, bahwa lahan tersebut awalnya berada di Areal Pengguna Lainnya (APL) dan akhirnya dikuasai oleh PT WKS. Dari data yang ada, masyarakat memiliki legalitas formal seperti sporadik serta adanya surat resmi dari BPN RI bahwa lahan tersebut masuk dalam Areal Pengguna Lainnya.

Kendati demikian, Jahfar menilai, penyelesaian konflik bisa dilakukan jika ada dukungan dari Bupati Tanjabbar, pasalnya Bupati merupakan ketua tim tapal batas Kabupaten Tanjabbar. "Semua ini tergantung bupati, karena konflik ini tidak jauh beda dengan Konflik Senyerang," ucap Jahfar.(*)

Editor: Andri Damanik