BATANG ANGKOLA – Ketua Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung (HMB), Ahmad Kaslan Dalimunthe, Gelar Mangaraja Siombaon Parlindungan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar bertindak tegas terhadap para terduga pelaku perusakan hutan adat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ahmad Kaslan Dalimunthe bersama dengan Ormas Rampas (Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto) Tapanuli Selatan, Ketua Erijon Damanik, Sekretaris Purba Ritonga dan Ketua Satgas F Harris menyusul adanya laporan masyarakat terkait kembali beroperasinya sejumlah alat berat jenis excavator yang diduga melakukan aktivitas ilegal penanaman sawit di kawasan hutan adat Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung, Senin (19/5).

Menurut Ahmad Kaslan, aktivitas alat berat tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat adat karena diduga kuat merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi wilayah kelola dan warisan leluhur masyarakat adat di empat kecamatan.

Adapun wilayah adat Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung meliputi Kecamatan Batang Angkola, Angkola Selatan, Sayurmatinggi, dan Kecamatan Tano Tombangan (Tantom) Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ia menegaskan, masyarakat adat tidak akan tinggal diam apabila aktivitas perusakan hutan tersebut terus berlangsung tanpa adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum maupun pemerintah terkait.

“Kami meminta kepada APH, baik TNI, Polri, maupun Kejaksaan agar bertindak tegas terhadap para terduga perusak hutan di wilayah hutan adat kami,” ujar Ahmad Kaslan Dalimunthe kepada HaloSumut.

Ahmad Kaslan menyebutkan, keberadaan alat berat di kawasan hutan adat diduga tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kelestarian sumber mata air, ekosistem, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan tersebut.

Selain itu, aktivitas ilegal tersebut dinilai berpotensi memicu bencana ekologis seperti banjir dan longsor apabila pembukaan hutan terus dilakukan secara masif tanpa pengawasan yang ketat.

Ia juga mempertanyakan keberanian aparat dalam menindak para pihak yang diduga berada di balik aktivitas perusakan hutan tersebut, sebab menurutnya kegiatan alat berat berlangsung secara terang-terangan.

“Kalau himbauan kami tidak dihiraukan, kami akan mengambil tindakan dengan turun langsung ke lokasi untuk menghentikan aktivitas tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Kaslan menilai perlindungan terhadap hutan adat bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat semata, melainkan kewajiban seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, hutan adat memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah Angkola dan sekitarnya sehingga tidak boleh dirusak demi kepentingan segelintir pihak.

Masyarakat adat Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung juga meminta pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan aktivitas ilegal tersebut, termasuk mengusut pihak-pihak yang memberikan izin maupun membiarkan alat berat masuk ke kawasan hutan adat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan aktivitas alat berat ilegal yang disebut beroperasi di kawasan hutan adat Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hutan Untuk Masa Depan Generasi Muda

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini dinilai bukan hanya ancaman bagi lingkungan hidup, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda di Tapanuli Selatan. Hilangnya kawasan hutan dikhawatirkan akan berdampak panjang terhadap kualitas hidup anak cucu di masa mendatang.(*/Fadly)