KUALATUNGKAL – Polemik defisit anggaran yang terjadi belakangan ini belum tuntas diselesaikan Pemerintah Kabupaten Tanjabbar dan DPRD Tanjabbar. Sesuai aturan, memang perampungan program dibahas pada Forum APBD Perubahan 2015.

Jamal Darmawan Sie, Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, membenarkan, sesuai aturan memang harus diselesaikan pada Forum APBDP 2015. Pada forum itu, akan dibahas bersama mana program yang perlu diluncurkan atau sebaliknya.

“Yang jelas harus menyesuaikan keuangan kita,” ujarnya.

Jamal juga tak menampik, saat ini sudah ada program yang dipangkas tanpa persetujuan DPRD. Sebaliknya, ada dinas yang tetap meluncurkan proyek tanpa ada mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini.

Menurut Jamal, bila ada proyek yang sudah diluncurkan lebih dulu bisa saja dibatalkan bila dewan menyepakati untuk menundanya, karena dianggap tidak skala prioritas.

“Misalnya sudah dicairkan uang muka, itu saja saja yang dikerjakan. Dan sudah menjadi risiko bagi pihak eksekutif karena telah meluncurkan proyek lebih dulu tanpa memikirkan kondisi keuangan saat ini, karena hak budget itu ada di DPRD,” jelas Jamal.

Jamal berharap, dari sekarang pemerintah daerah harus lebih cermat menyusun program yang skala prioritas untuk tetap diluncurkan pada tahun ini, demi menyesuaikan kondisi keuangan yang mengalami defisit.(*)

Editor : Andri Damanik