TANJABBAR(halosumatera.com) - Hari ini, aksi demo dari Mahasiswa Tanjabbar menolak UU Cipta Kerja kembali dilakukan. Mereka mengatas namakan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjabbar, mendatangi Kantor DPRD.
Korlap aksi unjuk rasa, Wawan mengatakan, PMII Pengurus Cabang ( PC ) Tanjungjabung Barat menerima intruksi dari Pengurus Besar (PB) PMII untuk menolak UU Cipta Kerja.
Wawan menilai, DPR dalam pengesahan Omnibus Law, tidak memihak kepada rakyat.
Terpisah, Ketua Umum PMII PC Tanjabbar Renaldo menyampaikan, dengan mengikuti intruksi PB PMII, bahwa seluruh PC dan PKC se Indonesia diwajibkan untuk turun aksi menolak Omnibus Law.
Mahasiswa juga meminta DPRD mendukung dan menampung aspirasi dari mahasiswa, dan meminta penandatanganan fakta integritas.
"Hasil dari penandatanganan Fakta Integritas yang isinya menolak Omnibus Law, akan kita sampaikan kepada PKC Provinsi Jambi dan PB untuk dijadikan bahan yudisial review," ujar Renaldo.
Mahasiswa juga mengapresiasi pihak keamanan seperti Polri, TNI dan Pol PP yang telah menyambut, melayani, dan telah mengamankan jalannya aksi demonstrasi ini.
Anggota DPRD Tanjabbar Jamal Darmawan di hadapan mahasiswa mengatakan, atas nama DPRD berterima kasih kepada mahasiswa yang masih mau memperjuangkan nasib rakyat Indonesia.
"Dan patut kami banggakan pimpinan kami juga setuju untuk menolak rancangan UU Omnibus Law ini dan siap untuk menandatangani Fakta integritas tersebut, tegas Jamal.
Terpisah, Kapolres Tanjabbar AKBP Guntur Saputo SIK mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa, lantaran aksi UNRAS berlangsung damai tanpa ada anarkis.
"Pergerakan Teman - teman mahasiswa pagi ini berlangsung sangat damai, kondusif dan tertib. Ini menandakan bahwa mahasiswa kita menyampaikan aspirasi dengan latar belakang akademisi. Ini sangat bisa menjadi teladan dan panutan di tempat lain," ungkap Guntur.
Dia berharap, Unras PMII di Tanjabbar menjadi contoh dan tauladan bagi mahasiswa lainnya, bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum dengan tertib.
Apalagi, lanjut Kapolres, semua aspirasi yang disampaikan melalui jalur yang tepat, dan sesuai aturan yang tepat.
"Mudah - mudahan kedepan para mahasiswa membantu DPRD kita untuk meneliti lebih dalam pasal - pasal mana yang memang yang merugikan rakyat, mari kita bersama - sama kita perbaiki dan sampaikan mudah - mudahan demi keselamatan dan kesehatan rakyat,tutup Guntur," tutur Guntur.
Seusai penandatanganan surat tuntutan dari mahasiswa oleh Wakil Ketua DPRD Tanjabbar H.Muhammad Syafril Simamora SH, mahasiswa mengajak seluruh elemen yang hadir untuk bersholawat dan baca doa bersama.
Tidak hanya bersholawat dan baca doa, kemudian mereka berdialog sambil ngopi bareng dengan para anggota DPRD Tanjabbar, Kapolres dan Dandim serta para jajarannya.(*)
Penulis: Firman
Editor: Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat