Jangan Ada Gratifikasi dalam Pencairan Anggaran, Apalagi di Akhir Tahun


Senin, 09 Maret 2015 - 11:59:08 WIB - Dibaca: 2012 kali

ilustrasi (net) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi Rinardi mengatakan, sosialisasi awal tahun anggaran ini bertujuan untuk memberi pengertian mengenai mekanisme dalam pelaksanaan anggaran, baik mekanisme pencairan dana, pelaporan maupun pengajuan revisi anggaran yang berkaitan langsung dengan jalannya pencairan anggaran. Diharapkan penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran dapat dihindari.

Berdasarkan data-data yang diamati, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti penyerapan anggaran yang masih rendah, masih adanya Satker yang mengajukan dispensasi dalam pencairan dana, retur SP2D masih sering terjadi dan permasalahan lainnya

Rinardi mengatakan, fakta integritas yang ditandatangani bersama, berisi pernyataan bahwa baik satker maupun KPPN tidak akan melakukan gratifikasi atau hal - hal yang bersifat atau dapat menimbulkan tindak pidana korupsi, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.

“Diharapkan pelayanan atau transaksi - transaksi yang terjadi antara satker dan KPPN dapat terjadi dengan kondisi bebas KKN dengan tujuan dapat terciptanya pemerintahan yang bersih,” ujar Rinardi.

Dikatakan dia, bila ada Satker yang melanggar kesepakatan yang tertuang dalam fakta integritas, siap menghadapi segala konsekuensinya.(*)

Editor: Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement