KUALATUNGKAL - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi Rinardi mengatakan, sosialisasi awal tahun anggaran ini bertujuan untuk memberi pengertian mengenai mekanisme dalam pelaksanaan anggaran, baik mekanisme pencairan dana, pelaporan maupun pengajuan revisi anggaran yang berkaitan langsung dengan jalannya pencairan anggaran. Diharapkan penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran dapat dihindari.
Berdasarkan data-data yang diamati, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti penyerapan anggaran yang masih rendah, masih adanya Satker yang mengajukan dispensasi dalam pencairan dana, retur SP2D masih sering terjadi dan permasalahan lainnya
Rinardi mengatakan, fakta integritas yang ditandatangani bersama, berisi pernyataan bahwa baik satker maupun KPPN tidak akan melakukan gratifikasi atau hal - hal yang bersifat atau dapat menimbulkan tindak pidana korupsi, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
“Diharapkan pelayanan atau transaksi - transaksi yang terjadi antara satker dan KPPN dapat terjadi dengan kondisi bebas KKN dengan tujuan dapat terciptanya pemerintahan yang bersih,” ujar Rinardi.
Dikatakan dia, bila ada Satker yang melanggar kesepakatan yang tertuang dalam fakta integritas, siap menghadapi segala konsekuensinya.(*)
Editor: Andri Damanik
SAROLANGUN - Kecelakaan kerja kembali terjadi, sebuah insiden longsor menimpa sejumlah warga di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sar
KUALA TUNGKAL – Polres Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satuan Reserse Narkoba (Satresna
JAMBI - Mitsubishi Pajero Sport hitam doff dengan nomor polisi B 1989 PRS diduga plat bodong menerobos penjagaan Polda Jambi, Minggu dini hari (18/1/26). Pajero
KUALATUNGKAL - Warga di Jalan Nelayan RT 16 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar, Jambi resah aksi pencuri onderdil pompong, R
KUALATUNGKAL - Dugaan kejanggalan terhadap Proyek Pintu Air Parit 10 Desa Tungkal I Kabupaten Tanjabbar senilai Rp 4 miliar akhirnya terjawab. Hasil Audit Tata