KUALATUNGKAL – Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie akan menggunakan hak interpelasi terkait defisit anggaran di Kabupaten Tanjabbar. Jamal akan menyarankan ke Pemkab Tanjabbar untuk menunda belanja modal, barang dan jasa demi menutupi defisit ratusan miliar tersebut.

Informasi yang dihimpun, defisit anggaran diakibatkan dana bagi hasil tahun 2013, 2014 dan 2015. Dua tahun yang lalu dana kurang salur berkisar Rp 256 miliar, yakni tahun 2013 sebesar Rp 101 miliar dan 2014 sebesar Rp 155 miliar.

Sedangkan tahun 2015, sesuai lampiran Peraturan presiden nomor 36 tahun 2015, DBH Migas untuk Tanjabbar hanya Rp 111 miliar. Diduga, angka tersebut tak sesuai target yang dibuat Pemkab Tanjabbar pada penyusunan APBD 2015 lalu.

Menanggapi hal ini, Jamal mengaku belum memiliki data konkrit, kendati demikian dia membenarkan bahwa DBH tahun 2015 berkisar Rp 111 miliar. “Kita belum tahu berapa pastinya target DBH Migas yang dibuat Pemkab Tanjabbar, yang saya dengar Rp 700 miliar. Tapi kita akan cari data konkrit lagi,” ujarnya.

Menurut Jamal, jika hal itu benar, berarti total dana defisit anggaran yang harus ditutupi Pemkab Tanjabbar mencapai Rp 800 miliar. Sementara APBD Tanjabbar tahun 2015 berkisar Rp 1,4 triliun.

“Kalau sudah begitu, anggaran yang bisa digunakan hanya Rp 600 miliar, dan itu hanya cukup buat bayar gaji pegawai saja,” kata dia.

Dipihak lain, Pemkab Tanjabbar melalui Dinas PU Tanjabbar telah melelang dua mega proyek, yakni Proyek WFC senilai Rp 70 miliar (dibagi dua item) dan air bersih sekitar Rp 30 miliar.(*)

Editor: Andri Damanik