TANJABBAR – Peningkatan Jalur Dua Parit Gompong sebaiknya dilakukan dengan mengandalkan anggaran pusat. Pasalnya, jalan tersebut sudah berstatus Jalan Nasional.
Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar, kepada halosumatera.com, Jumat pagi (3/3/23), mengatakan, jalan jalur dua sudah selayaknya ditinggikan dan kemudian dilanjutkan dengan pengaspalan.
Kata Jahfar, diperlukan peran kepala daerah, dengan berkomunikasi dengan Pemprov Jambi dan pemerintah pusat.
“Disitulah diperlukan kepala daerah yang piawai lakukan lobi dengan pemprop dan pusat. Kalau cuma bicara APBD alangkah sederhana kerja bupati,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Mengenai jalan nasional (parit gompong) yang terus terendam banjir rob, menurut Jahfar, sebaiknya Dinas PUPR Tanjabbar segera berkomunikasi dengan BPJN Perwakilan Jambi, terkait ketinggian dan pengaturan kemiringan jalan.
“Ini perlu agar kedepannya pembuangan air juga tidak tertumpuk di tengah, sehingga menyebabkan jalan itu tergenang, baik pasca hujan ataupun musim pasang rob,” ujar Jahfar.
Diberitakan sebelumnya, Kadis PUPR Tanjabbar, Apridasman mengaku telah berkoordinasi dengan BPJN Perwakilan Jambi terkait peningkatan Jalan Parit Gompong yang berstatus Jalan Nasional.
Hanya saja, upaya itu belum direspon dengan pihak BPJN Jambi. Selanjutnya, PUPR Tanjabbar sudah melakukan perkerasan di beberapa titik jalan nasional dan direncanakan akan dilanjutkan dengan pengaspalan.
Pihak PUPR juga telah melakukan normalisasi di parit-parit sungai di dalam Kota Kualatungkal. “Secara bertahap kita akan lakukan normalisasi, sementara ini fokus anak sungai Parit II,” ujar Apridasman, Jumat pagi.(*/nik)
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat