KUALATUNGKAL – Polemik penetapan tiket pesawat dan biaya perjalanan dinas anggota dewan ditanggapi Anggota DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie.

Menurut Jamal, penetapan tiket pesawat untuk anggota dan pimpinan DPRD Tanjabbar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI. Sementara perbup yang dibuat, menyadur dari Permenkeu tersebut.

Untuk anggota DPRD, masuk dalam kelas ekonomi yang setara dengan eselon II. Besaran tiketnya, berkisar Rp 2 juta. Diluar tiket pesawat ada biaya akomodasi, berupa tranportasi selama melakukan perjalanan dinas (taxi), biaya penginapan, dan uang saku harian berkisar Rp 500 ribuan.

“Kalau misalnya tiga hari di Jakarta, sekitar Rp 5 jutaan biayanya. Dan anggaran yang dikeluarkan sifatnya budgeting, bukan perkiraan,” ujar Jamal.

Ketika anggota dewan ingin melakukan perjalanan dinas, bagian keuangan DPRD Tanjabbar melakukan perhitungan, mulai dari ongkos pesawat, biaya penginapan, transportasi selama di daerah kunjungan, dan makan dan minum selama melakukan perjalanan dinas.

“Biasanya kita dapat pinjaman separuh dulu. Setelah balik dari perjalanan dinas, kita melampirkan bukti tiket plus pass bording, bukti pembayaran hotel, dan sebagainya. Baru dibayarkan sesuai keperluan,” ungkap Jamal.

Kata Jamal, jika tiket pesawat yang dibayarkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan, menjadi tanggungan anggota dewan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar juga mengatakan hal yang sama. Biaya perjalanan dinas telah diatur dalam perbup. Untuk pimpinan DPRD Tanjabbar, biaya tiket pesawat pulang pergi berkisar Rp 4 juta.

“Semuanya uda diatur dalam perbup,” ungkap Jahfar.(*)

Editor : Andri Damanik