Gestur Jambi: Hentikan Kriminalisasi Petani


Selasa, 27 September 2022 - 20:57:51 WIB - Dibaca: 610 kali

Frandody, Koordinator aksi Gestur Jambi, saat berorasi di Simpang BI, Selasa 27 September 2022.(*/Danu) / HALOSUMATERA.COM

HALOSUMATERA - Aliansi Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur), menggelar aksi bersama para petani, Selasa (27/9/22). Ratusan petani memulai orasinya di Simpang BI dan berakhir di Kantor DPRD Provinsi Jambi.

Sejalan dengan Walhi Jambi, Gestur yang dikomandoi Konsorsium Pembaharuan Agraria melakukan aksi dalam memperingati Hari Tani Nasional tahun 2022, demi terlaksananya Reforma Agraria sejati.

Gestur juga meminta agar kriminalisasi terhadap para petani dihentikan. Salah satu contoh kriminalisasi yang terjadi dialami oleh Bahusni, petani asal Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), saat memperjuangkan hak atas lahan garapan masyarakat Desa Sumber Jaya sebagai sumber ekonomi. 

Selain Bahusni, Seorang petani perempuan, Jusma, di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo juga mengalami kriminalisasi oleh perusahaan HTI PT. Wira Karya Sakti (Sinar Mas Grup) saat memperjuangkan haknya atas lahan garapan.

Bahkan, seorang perempuan bernama Elida Caniago pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 418 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi pada tahun 1983, juga menjadi tersangka dan dipenjara karena mempertahankan haknya, ia dilaporkan oleh Robin Lie telah menyerobot tanah dengan dasar Sertifikat Hak milik nomor 2375 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi tahun 2003.

Gestur menilai, proses perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah menyebabkan tindak pidana korupsi di sektor agraria, baik itu perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia.

"Hari ini petani hilang tanahnya, terusir dari kampungnya," teriak ketua KPA Jambi, Frandody dalam orasinya di Simpang BI.

Dody mengatakan, tampak bahwa kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Parlemen saat ini seperti bertujuan untuk merampas tanah-tanah kaum petani. 

"Ini sistem pemerintahan yang tidak baik, yang membuktikan perampasan tanah, ekonomi yang terjadi di bangsa ini adalah ekonomi kapitalis," tegas Dody. 

Adapun massa Gestur sendiri tergabung dari dari KPA Jambi, IHCS Jambi, LSMM Jambi, FMN Jambi, PPJ, STT, SPB, STK, Beranda Perempuan, GMNI, XR Jambi, Mapala Gitasada, dan Rambu hause.(*/Danu)




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Bupati dan Ketua TP-PKK Tanjab Barat Naik Becak bersama Anak Peserta Sunatan Massal

TANJABBAR – Suasana penuh kehangatan dan kepedulian terlihat saat Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag bersama Ketua TP-PKK Hj. Fadhilah Sad

Advertorial

Wakil Bupati Tanjab Barat Hadiri Pelayanan KB-KR dalam Kirab Bangga Kencana Harganas ke-32

BATANG ASAM – Dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, SA, SE., ME didampingi Wakil

Advertorial

Bupati Tanjabbar Buka Muresnbang RPJMD 2025-2029

TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat M,Ag secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka M

Advertorial

Siap Jadi Tuan Rumah Pra Munas KOPEK, Bupati: Momentum Bangkitkan Semangat Petani Kelapa

TANJABBAR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima kunjungan kerja Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) dalam rangka kesiapan pel

Advertorial

HUT Bhayangkara Ke-79, Bupati Tanjabbar Harapkan Sinergitas Polri dan Pemkab Terus Terjalin

TANJABBAR – Bupati Tanjabbar Drs H Anwar Sadat M Ag mengikuti kegiatan semarak Bhayangkara Olahraga Bersama dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-79 Tahu

Advertorial


Advertisement