KUALATUNGKAL – Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi menemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp 5,8 miliar dalam pembangunan Water Front City (WFC) atau lebih dikenal sebagai Anjungan Marina Pengabuan Permai.
Untuk diketahui, mega proyek ini dibangun dalam dua tahap pekerjaan, yakni tahun 2013 lalu dan dilanjutkan pada tahun 2015, yang dianggarkan di Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Tanjabbar.
Temuan BPK ini tercatat dalam LHP BPK, yakni pada pekerjaan lanjutan WFC tahun 2015, dimana anggaran WFC Jilid II menelan dana sekitar Rp 70 miliar (dua segmen).
Terkait dengan besarnya temuan atas proyek WFC ini, Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS dikonfirmasi awak media tak banyak komentar. Dia hanya mengatakan, akan memerintahkan Inspektorat untuk mengkroscek dahulu hasil LHP tersebut.
"Kalau soal itu nanti lah kita bahas, saya belum baca LHP dari BPK ini, intinya kita teliti dulu hasil LHP nya, karena harus ada fakta untuk bicara," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tanjabbar Apri Dasman, juga belum mau memberikan tanggapan, terkait temuan tersebut.
Saat dikomfirmasi dirinya hanya menyebutkan, jika pihaknya(PU) belum menerima hasil LHP dari pihak BPK.
" LHP nya belum sampai ke kita," sebutnya singkat kepada wartawan.
Terpisah, Kepala Inspektorat Tanjungjabung Barat H Johanes Chaniago, Saat ditemui awak media di ruang kerjanya membenarkan adanya temuan LHP yang diterima dari BPK.
Dirinya mengakui, jika temuan paling mencolok ada di Dinas PU yakni pada proyek pembangunan WFC.
" Yang paling besar hanya dinas PU," ungkapnya sembari menunjukan hasil laporan dari BPK.
Temuan BPK atas pembangunan proyek WFC segmen II dan Segmen III ini terdapat pada kekurangan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 2,86 miliar serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 2,99 miliar.(*)
Penulis : Son
Editor : Andri Damanik
MUARO JAMBI - Kepolisian Resor Muaro Jambi menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta rapat tindak lanjut terkait maraknya tindak pidana pencurian ke
JAMBI – Warga Jambi tidak perlu repot dan harus antre berlama-lama saat mengurus SKCK. Melalui POLRI Super App, masyarakat kini dapat mengurus pem
JAMBI – Sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama Penyelidikan dan Pengamanan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi resmi disepakati. Pen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan Slogan “Pupukku” ya
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen