KUALATUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjabbar diminta segera melakukan konsultasi bersama dengan DPRD Tanjabbar dalam merampingkan sejumlah anggaran di seluruh SKPD. Pasalnya, APBD adalah produk antara Eksekutif dan Legislatif. Hal ini dikatakan Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie dihubungi Infotanjab.com, Jumat sore.

"Soal defisit anggaran ini harus cepat diatasi, karena sebentar lagi TAPD dan Legislatif akan membahas anggaran perubahan," ujar Jamal.

Dia juga mendesak pimpinan DPRD Tanjabbar untuk segera menyurati Pemkab Tanjabbar agar dilakukan evaluasi bersama. Paling tidak, program yang dianggap tidak skala prioritas segera ditunda, demi menutupi defisit anggaran tahun ini.

"Masalah ini harus cepat diselesaikan, pimpinan dewan jangan hanya menunggu. APBD adalah produk DPRD dan Pemkab, jangan dipangkas sepihak," kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Katanya, Bupati memang memiliki wewenang menunda sejumlah kegiatan, namun keputusan tetap dilakukan bersama DPRD. "Jangan sampai program yang skala prioritas yang ditunda, itu yang terpenting," tandasnya.

Sebelumnya, Kadis PU Tanjabbar Andi Nuzul memastikan, sejumlah proyek jembatan tetap dijalankan, sepertihalnya megaproyek WFC dan Air Bersih. "Yang dipangkas sebagian proyek jalan lingkungan, biaya perjalanan dinas, honor kegiatan dan bimtek," ujar Andi tadi pagi.(*)

Editor: Andri Damanik