JAKARTA - Bupati Tanjungjabung Barat Usman Ermulan mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke IV  di ruang Puri Agung Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/5) lalu.

Selain Kehadiran Usman Ermulan selain sebagai Bupati, ia juga pengurus dari APKASI itu. Acara dibuka oleh Ketua APKASI Dr Ir H Isran Noor, M Si diikuti kurang lebih 200 bupati/walikota seluruh Indonesia.

Beberapa agenda yang dibahas dalam Munas diantaranya. Pertama, pemilihan Ketua Umum dan Dewan Pengurus Apkasi Periode 2015-2020. Kedua, mengkonsolidasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Dari hasil Rakernas IV ini terpilihlah Mardani H Maming, SH (Bupati Kabupaten Tanah Bumbu) menjadi Ketua Umum APKASI periode 2015-2019 menggantikan Dr Ir H Isran Noor, M Si. Ketua Apkasi periode 2011-2015 yang akan berakhir Juni 2015.

Ketua APKASI periode 2011-2015 Isran Noor dalam sambutannya dengan lantang mengatakan  bahwa peran serta para bupati/walikota sebagai pemimpin paling depan di daerahnya menjadi sangat penting, karena bupati-lah yang dianggap paling mengerti apa yang dibutuhkan rakyat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Namun dengan diterbitkannya UU No 22 Tahun 2014 Tentang Pilkada salah satu indikasi adanya upaya memasung impian kepala daerah untuk semaksimal mungkin melayani kebutuhan rakyatnya. Penolakan gigih oleh berbagai pihak terhadap undang-undang tersebut serta dukungan terhadap Perpu  No 1 Tahun 2014 yang mengembalikan Pilkada dipilih langsung oleh rakyat, pada hakikatnya didukung pula oleh DPR sehingga lahirlah UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pilkada.

Dari Momentum kehadiran presiden dalam Munas Apkasi diharapkan bisa mengakomodir tuntutan-tuntutan pemerintah kabupaten, salah satunya upaya revisi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menurut para bupati, banyak mereduksi kewenangan bupati.

Sementara itu Bupati Usman Ermulan mengatakan menyambut baik atas diselenggarakannya Rakernas tersebut, karena menurut Usman Ermulan Rakernas ini sebagai ajang penguatan terhadap otonomi daerah dan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan daerah. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanut, niscaya akan membawa pengaruh negatif terhadap keberhasilan program pembangunan nasional di daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Logika sederhana kata Usman Ermulan, jika pemerintah daerah semakin lemah atau dilemahkan, maka pemerintah nasional, dalam hal ini Presiden tidak dapat berharap banyak atas suksesnya keberhasilan program nasional seperti yang dicanagnkan di “Nawacita” hingga 2019,” sebut Usman dihadapan Ketua APKASI Mardani H. Maming, SH.

"Undang undang ini harus menjadi bagian kerja APKASI periode ini. Soalnya, kalau ini dibiarkan otonomi daerah itu sudah berada di provinsi. Kewenangan bupati sudah terbatas,” sebutnya.(*)

Editor : Andri Damanik