MUARASABAK - Sengketa lahan antara Pemkab Tanjabtim dan PT Wira Karya Sakti (WKS) belum menemui titik terang. Janji perusahaan HTI itu untuk meminjamkan 100 hektare lahan untuk pengembangan Balai Pembibitan Ternak (BPT) Tanjabtim pada tahun 2009 lalu, baru terealisasi 7 hektare.

Bupati Tanjabtim H Romi Hariyanto SE meminta PT WKS berkomitmen sesuai dengan kesepakatan awal, saat Memorandum Of Understanding (MoU) penandatanganan kesepakatan bersama Pemkab dan PT WKS. 

"Seharusnya, apa yang telah disepakati bersama, PT WKS bisa merealisasikanya sesuai dengan komitmen awal,’’ kata Bupati saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/4).

Saat ini kata Romi, Pemkab telah berkoordinasi dengan DPRD Tanjabtim untuk penyelesaian polemik ini. Kata Bupati, DPRD Tanjabtim berencana  untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). 

"Kita akan terus berkoordinasi dengan DPRD Tanjabtim terkait peminjaman lahan PT WKS, yang baru terealisasi 7 Ha. Kan seharusnya 100 Ha. Jadi masih banyak lagi yang belum terealisasi. Kita tunggu saja Pansus dari DPRD Tanjabtim nanti," terangnya.

Bupati berharap, dengan dibentuknya Pansus oleh DPRD Tanjabtim, polemik ini bisa terselesaikan sesuai dengan kesepakatan awal oleh pihak PT WKS dan Pemkab Tanjabtim. 

"Mudah-mudahan kerja Pansus nanti, bisa membuahkan hasil. Dan apa yang diharapkan, kesepakatan tersebut bisa terealisasi dengan maksimal," harap Bupati.

Sebelumnya, PT WKS bersama Pemkab Tanjabtim menandatangani MoU dengan nomor surat PT WKS :436/WKS/CSR/XII/2009dan surat Pemerintah Kabupaten Tanjabtim nomor:524/3110/Disnak/2009.

PT WKS selaku pihak pertama akan menyediakan lahan seluas 100 Ha melalui dana CSR untuk mendukung pembangunan BPT di Pematang Cabe, Dusun Kalimantan, Desa Sinar Wajo Mendahara ulu.

Terpisah, Anggota Fraksi PDIP DPRD Tanjabtim, Markaban mengatakan, persoalan ini tidak akan selesai jika tidak duduk bersama. Pihaknya akan memanggil PT WKS dan dinas terkait untuk membicarakan persoalan tersebut. Sebab, bagaimanapun juga apa yang telah disepakati dalam MoU itu harus direalisasikan. 

"Rencana kita memanggil PT WKS. Sebab, BPT harus dikembangkan untuk kepentingan masyarakat,’’ ungkapnya.

Apalagi lanjutnya, dalam Pansus LKPJ tahun 2016, telah merekomendasikan agar ada penambahan areal BPT yang hanya 7 hektare dari 100 hektar yang direncanakan sesuai dalam perjanjian yang disepakati. 

"Dalam Pansus LKPJ juga sudah jelas rekomendasinya, agar apa yang direncanakan sejak awal direalisasikan,’’ lanjutnya.

Sementara, H Mustakim dari Fraksi Golkar menambahkan, persoalan harus diselesaikan dengan duduk bersama. Sebab, PT WKS mengklaim telah menyerahkan tanah sesuai dengan perjanjian. Tapi pada kenyataannya, tanah yang diberikan itu justru tanah yang telah ditanami sawit oleh masyarakat. 

"Inikan tidak benar, makanya kita akan bentuk Pansus,’’ ungkapnya.

Bahkan, Pansus LKPJ telah turun ke lokasi untuk melihat areal yang diserahkan PT WKS, hasilnya disana memang ada tujuh hektare areal lahan yang sudah dikelola. Sementara lahan yang lain telah ditanami sawit yang cukup besar. 

"Pansus LKPJ sudah turun dan ini akan terus ditindak lanjuti,’’ terangnya.(*)

Penulis : Joni Hartanto

Editor : Andri Damanik