MUARASABAK - Meski pesta rakyat dalam memilih kepada daerah sudah berakhir, namun masih ada permasalahan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjungjabung Timur.
Pasalnya, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum menerima gaji dari bulan Desember sampai Januari. Sementara di Kabupaten Tanjungjabung Barat seluruh anggota PPS sudah menerima gaji.
Mansur, salah seorang anggota PPS Kabupaten Tanjabtim mengatakan, mengaku belum menerima gaji selama dua bulan.
“Ya, kami cuma mau tahu saja, apakah masih gajian atau memang tidak ada gajian lagi,” ungkap Mansur dengan nada lesu.
Sejauh ini, Mansur mengaku belum mendapat penjelasan dari KPU Tanjabtim kenapa belum menerima gaji.
“Hanya ingintahu kenapa belum gajian, sedangkan di Kualatungkal sudah gajian semua anggota PPS nya,” ujar Mansur.
Sementara itu, Ketua KPUD Tanjungjabung Timur Mustakim saat dihubungi via ponselnya mengatakan, mengenai PPS yang belum gajian selama dua bulan, hari ini akan diberikan gaji.
Soal gaji PPS, setahu Mustakim hanya satu bulan yang belum diberikan. “Setahu saya satu bulan yang belum gajian,”ungkap Mustakim
Lambatnya gaji turun, lanjut Mustakim karena harus ada penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban yang harus diselesaikan PPS. Jika LPJ belum selesai tentu gaji tidak bisa dicairkan.
“Kalau LPJ belum selesai gaji sudah dikeluarkan nanti kabur semua PPS-nya, tapi untuk lebih jelasnya lagi mengenai gaji langsung saja hubungi Sekretaris KPU,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris KPUD Tanjabtim Sumardi saat dihubungi via ponselnya bernada tidak aktif, hingga berita ini dilayangkan kemeja redaksi.(*)
Penulis : Joni Hartanto
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat