KUALATUNGKAL – Lelang jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar harus sesuai aturan baku. Bila ada permasalahan dikemudian hari, menjadi tanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar, Ir Andi Achmad Nuzul, dikonfirmasi infotanjab.com Selasa siang.

Kata dia, panitia lelang tetap akan diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jambi. Bila lelang yang dilakukan tidak sesuai aturan, menjadi tanggungjawab panitia tersebut.

“Karena itu bukan ranah saya, soal lelang menjadi wewenang ULP di Dinas PU,” kata Andi Nuzul.

Andi berharap, proyek yang sudah ditenderkan sebaiknya menyesuaikan aturan yang baku, yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Seperti diwartakan sebelumnya, pelelangan 15 jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Tanjabbar menuai kontroversi. Pasalnya, penetapan kualifikasi sub bidang usaha penyedia barang dan jasa mengacu pada aturan LPJK.

Hal ini berbeda jauh dengan pelelangan di daerah lain yang mengacu langsung pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Sistem klasifikasi masih menggunakan Badan Usaha Kecil (BUK) maupun Badan Usaha Non Kecil.

Aturan yang ditetapkan panitia lelang di Dinas PU ini merugikan sejumlah rekanan. Aturan ini berubah dari tahun sebelumnya, yang masih memberlakukan kualifikasi BUK dan Badan Usaha Non Kecil.

Sementara itu, salah satu panitia lelang di salah satu dinas di Tanjabbar menyebutkan, panitia lelang harus fleksibel, yang terpenting lelang mengacu pada Perpres.

“Tidak ada lelang diatur oleh LPJK. Kalau LPJK hanya lebih detail, termasuk tenaga ahli, dan sebagainya yang bersifat teknis,” ujar sumber ini.(*)

Editor: Andri Damanik