KUALATUNGKAL – Penyerahan rumah hunian sementara yang diperuntukkan kepada nelayan di Kabupaten Tanjabbar menimbulkan aksi protes dari sejumlah warga. Soalnya, ada penerima bantuan ternyata bukanlah nelayan murni.

Hal ini terkuak saat serah terima kunci di Balai Latihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjabbar, Selasa siang (13/12). Serah terima kunci tahap II ini, untuk 50 KK warga nelayan yang telah terdata tim verifikasi.

Saifullah, salah seorang nelayan yang hadir saat serah terima kunci rumah hunian, mengungkapkan kekecewaannya. Kata dia, ada sejumlah warga yang ternyata bukanlah berprofesi sebagai nelayan.

Penuturan Saifullah, ada empat orang yang sama sekali profesinya bukan nelayan. Ironinya, terdaftar di RT, hingga lolos verifikasi di tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Memang beberapa orang ini tinggal di Parit 4 yang merupakan pemukiman nelayan. Tetapi profesi mereka mereka ada tukang sol sepatu, tukang potong hewan sapi dan kambing, ada juga tukang bangunan dan tukang memungut sejumlah wakaf masjid, kenapa mereka dapat rumah hunian? Ini yang mau kita pertanyakan,” ujar Saifullah, Selasa (13/12).

"Seperti Herman tukang sol sepatu sudah dapat kunci rumah nomor 70, tukang potong sapi itu namanya Amad dapat kunci rumah nomor 85, kalau tukang bangunan atau tukang cerucup setahu saya namanya Tabrani, dia dapat pada tahap pertama,"bebernya lagi.

Saifullah menyayangkan, warga asli nelayan yang dikenal sebagai Suku Duano masih ada yang belum menerima bantuan. “masih ada sekitar 20 KK lagi dari 25 KK yang ada belum mendapatkan hunian ini,” tandasnya.

Ada juga, lanjut dia, nelayan yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal, dan menjadi nelayan puluhan tahun hingga lanjut usia, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan perumahan.

"Betul, seperti pak Arsad yang sudah berumur dan pulang melaut sebulan sekali, tapi dak dapat,” terangnya.

Pantuan infotanjab.com, aksi protes nelayan ini berlangsung dari pagi hingga siang hari, sekira pukul 13.30. Kadis Perikanan dan Kelautan Tanjabbar Ir Zabur Rustam langsung menerima sejumlah perwakilan warga usai menghadiri paripurna di DPRD.

Setelah mendengar keluhan dan protes warga, Zabur mengatakan, kalau pihaknya memang menolak warga yang terdata sebagai penerima bantuan, tidak mengikuti prosedur. Dengan kata lain, memasukkan data mereka ke dinas, tanpa melalui seleksi di RT, Kelurahan hingga Kecamatan.

"Yang mendata warga kan Ketua RT, mereka yang lebih tahu dengan warganya benar atau tidak profesinya. Kita hanya melakukan evaluasi dan menilai sesuai kriteria yang ada, dan jika memang layak maka mereka akan menempati rumah hunian itu," jelasnya di hadapan sejumlah awak media (13/12).

Dijelasakannya ada 7 item yang menjadi criteria. Sehingga, dari ratusan warga yang mendaftar tentunya akan diseleksi sebanyak 50 KK lagi. Mengingat pada tahap awal sudah terisi sebanyak 50 KK.

"Namun yang jelas, akan kita evaluasi kembali dan ini akan saya mulai dari internal kita dulu, baru kita keluar. Semua masukan warga akan kita tampung, kita akan cek lagi. Yang perlu diingat juga ini sifatnya hunian sementara dan bukan untuk selamanya, setidaknya setahun saja,"tegasnya singkat.

Zabur juga meminta warga untuk menyampaikan data konkrit, terkait nama-nama penerima bantuan yang bukan nelayan. Data tertulis itu segera diserahkan ke DKP, untuk ditindaklanjuti.(*)

Penulis : Herjulian

Editor   : Andri Damanik