KUALATUNGKAL – Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Tanjab Barat Firdaus Khatab mengaku kaget atas pemberhentian pajak Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh PT Lontar Papyruz Pulp & Paper Industri (PT. LPPPI). Pasalnya selama ini, ia belum mengetahui masalah tesebut.

"Masa ia ada Surat Edaran Menteri Keuangan seperti itu. Sampai sekarang saya belum mengetahui. Tapi untuk lebih jelasnya, besok kita tanyakan ke Disosnakertrans, karena secara teknis mereka yang lebih tahu," kata Sekda, Selasa (17/11).

Firdaus menambahkan, kalaupun itu benar adanya, dirinya sangat menyayangkan adanya kebijakan pemerintah yang menghambat pendapatan daerah. Apalagi pajak dari TKA tersebut terbilang tidak sedikit.

Dalam hal ini dirinya tidak menampik saat ini pihaknya sedang menggodok Perda tentang TKA dengan DPRD. Hanya saja, dia tidak mengetahui kalau Perda tersebut bisa berimbas pada pajak TKA. Pembahasan Perda ini juga belum selesai, karena masih banyak yang dievaluasi.

Pernyataan Plt Sekda ini kontan menampik pernyataan PT LPPPI yang menegaskan setoran pajak TKA ditunda menyusul terbitnya SE Menteri Keuangan RI.

Dikatakan, Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) TKA akan dibayarkan langsung ke rekening daerah pada masing masing daerah, jika sudah memiliki Perda terkait masalah ini.

"Kita hanya mematuhi SE Menteri Keuangan tentang DPKK no. S-222/MK.02/2013 tgl. 19 mar 2013 ini. Jadi sejak tahun 2013, pajak tersebut memang belum dibayarkan karena harus menunggu Perda terbit. Sementara untuk TKA yang masuk sebelum tahun 2012, pembayaran pajaknya tetap seperti semula," kata Hermawan.(*)

Penulis : Nandy

Editor   : Andri Damanik