KUALATUNGKAL – Pembangunan jalan setapak beton yang digelontorkan melalui program Sekaya Maritim, Departemen Kelautan dan Perikanan RI di Jalan Sejahtera V, RT 5, Kelurahan Tungkal III, tidak tepat sasaran.
Pasalnya, proyek bernilai Rp 800 juta ini dibangun, bukan di pemukiman nelayan. Proyek ini merupakan proyek dari Departemen Kelautan yang memprioritaskan nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjabbar melalui Kabid Pengembangan Pesisir dan Laut, Prasojo A Pi mengatakan, ada empat kelurahan di Tungkal Ilir yang mendapatkan bantuan jalan setapak dari Program Sekaya Maritim, salah satunya di Kelurahan Tungkal III, persisnya di Jalan Sejahtera V.
Menurut Prasojo, penentuan lokasi pembangunan jalan setapak itu telah dimusyawarahkan Lurah dan RT setempat. Hal ini disepakati saat rapat di Jogja akhir tahun lalu.
Untuk survei awal, memang dilakukan oleh tim dari pusat. “Untuk lokasinya, itu yang nentukan RT dan Lurah Tungkal III. Pada waktu rapat di Jogja, kita memang usulkan untuk lokasi alternative lain, tapi di Jalan Sejahtera V yang disepakati, karena sering banjir,” kata Prasojo berdalih.
Disinggung di lokasi itu tidak ada warga nelayan, Prasojo tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. “Intinya, itu sudah di survei dan disepakati,” timpal dia.
Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) ini digelontorkan Departemen Kelautan RI, yang dananya diserahkan ke DKP Kabupaten Tanjabbar.
Pembangunan jalan setapak di beberapa kelurahan, nilainya bervariasi. Di Tungkal I, II dan III, dianggarkan Rp 800 juta. Di Kelurahan Kampung Nelayan, jalan setapak beton yang digulirkan menelan dana Rp 1,4 miliar.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Syafrizal Lubis mengaku heran, ada program DKP bukan di pemukiman nelayan, sepertihalnya pembangunan jalan setapak beton di Jalan Sejahtera V, Kelurahan Tungkal III.
“Kita akan tanyakan masalah ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Kok bisa di lokasi itu dibuat,” ujarnya.(*)
Editor : Andri Damanik
MUARO JAMBI - Kepolisian Resor Muaro Jambi menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta rapat tindak lanjut terkait maraknya tindak pidana pencurian ke
JAMBI – Warga Jambi tidak perlu repot dan harus antre berlama-lama saat mengurus SKCK. Melalui POLRI Super App, masyarakat kini dapat mengurus pem
JAMBI – Sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama Penyelidikan dan Pengamanan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi resmi disepakati. Pen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan Slogan “Pupukku” ya
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen