KUALATUNGKAL – Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie SE MM menyayangkan kebijakan yang diambil Unit Layanan Pengadaan (ULP) LPSE Kabupaten Tanjabbar membatalkan empat paket pengairan, padahal telah memasuki tahap pembuktian kualifikasi calon pemenang. Menurut Jamal, tidak ada koordinasi yang baik antara SKPD dengan TAPD.

“Tentu sangat disayangkan, sudah melewati beberapa tahap di LPSE proyek itu dibatalkan pelelangannya. Rekanan bisa saja melakukan Class Action, karena mereka merasa dirugikan,” kata Jamal Darmawan.

Pembatalan empat paket proyek pengairan dengan total dana Rp 2,75 miliar itu dilakukan panitia pelelangan menyusul adanya surat dari Bupati melalui Sekda Tanjabbar, Nomor 900/2636/KEU/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 bahwa masih ada defisit anggaran berkisar Rp 14,4 miliar.

Menindaklanjuti surat Sekda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar, Ir Andi Achmad Nuzul menyurati Kepala ULP dengan nomor surat 600/223/DPU/2015 terkait pembatalan empat paket proyek pengairan yang telah ditenderkan.

Surat pembatalan lelang juga diperkuat dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana Prasarana Pengairan dan SDA, Achmad Saukany Taqwin bernomor 610/07/DPU/2015 yang ditujukan kepada Kepala ULP, agar membatalkan lelang proyek pengairan.

Adapun proyek pengairan yang dibatalkan pelelangannya, Peningkatan Jaringan Daerah Rawa Betara (Rp 500 juta), Peningkatan Jaringan Rawa Desa Muntialo (Rp 1 miliar), Peningkatan jaringan daerah rawa Dusun Parit Haji Tarmun Panting I RT 6 Desa Sei Terap (Rp 625 juta) dan Peningkatan Jaringan daerah rawa Parit Jampung (Rp 625 juta).(*)

Editor : Andri Damanik