KUALATUNGKAL- Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dituding tak bekerja soal pencemaran yang dilakukan beberapa perusahaan di wilayah ulu, khususnya PT Makin Group.
Sebelumnya, Bupati Tanjab Barat Usman Ermulan telah memerintahkan BLHD Tanjabbar mengusut pencemaran limbah oleh perusahaan tersebut. Hanya saja, BLHD mengklaim limbah dari Makin Group dan LPPPI telah memenuhi standar baku.
Sebagaimana dikatakan Kabid Pengawasan Lingkungan Hidup BLHD Tanjab Barat, Samsul Bahri. Dia mengaku bahwa BLHD telah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan data yang tertulis, limbah PT Makin Grup dan LPPPI telah memenuhi standar baku dan layak dibuang ke sungai.
Samsul Bahari sempat menunjukan bukti-bukti tertulis laporan bulanan perusahaan kepada awak media, bahwa limbah telah sesuai standar baku.
Bagaimana jika fakta di lapangan berbeda dengan laporan perusahaan? Samsul Bahri tak banyak komentar.
"Intinya kami sudah mendapat laporan ini setiap bulan dan ini sudah sesuai standar baku," katanya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Tanjabbar Budi Azwar mengatakan, pemeriksaan limbah oleh perusahaan harus selalu didampingi BLHD. Sehingga laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai warga Tungkal Ulu, Budi mengaku hampir setiap hari mendapat laporan dari warga terkait pencemaran lingkungan akibat limbah. Kata Budi, apa yang dilaporkan perusahaan tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Jika memang sesuai dengan standar baku kok masih ada laporan warga yang mengeluhkan masalah limbah. Jadi saya harap BLHD mengkaji ulang laporan itu, jangan hanya duduk diam menunggu hasil laporan dari perusahaan, turun ke lokasi menyaksikan keabsahannya," tegasnya.
Sementara itu, warga di tiga desa yang berdekatan dengan PT Makin Grup terutama Desa Pelabuhan Dagang kembali mengeluhkan meningkatnya wabah lalat yang diduga akibat limbah perusahaan tersebut.
"Jelas kami resah, lalat makin banyak dan membuat kami tidak nyaman," keluh salah seorang warga yang enggan disebut namanya itu.(*)
Penulis : Heri
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat