SENYERANG - Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) banyak tak sesuai luasan tanah yang dimiliki wajib pajak. Tak heran, para wajib pajak protes terhadap tagihan tersebut dan meminta Dispenda segera turun ke lapangan untuk melakukan validasi data.

Hal ini terkuak saat Sosialisasi PBB-P2 di Desa Kayu Aro, Kecamatan Senyerang yang dihadiri empat Kadus dan 18 ketua RT, PPL dan mantan Kades Kayu Aro.

Informasi yang dirangkum, tagihan pajak yang tak sesuai luasan tanah berada di Dusun Tanjung Kalimantan. Mengenai penerimaan PBB-P2 pada 2015 di Desa Kayu Aro mencapai Rp 24 juta. 

Selanjutnya, pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran(DHKP) terdapat daftar pembayaran pajak warga yang tidak sesuai data-data di lapangan, seperti nama wajib pajak dan alamat.

Kaur Pembangunan Desa Kayu Aro, Fatokah kepada infotanjab.com baru-baru ini mengatakan, perlu dilakukan validasi data wajib pajak di Desa Kayu Aro oleh Dispenda Tanjabbar.

Validasi data bisa dilakukan dengan cara tatap muka bersama   RT setempat. "Biar Dispenda bisa melihat fakta yang sebenarnya, terutama legalitas objek pajak maupun kesesuaian nominal tagihan dengan luasan objek pajak," kata Fatokah.

Terpisah, Pjs Desa Kayu Aro Effendy SE  saat diwawancarai infotanjab.commengatakan, tujuan dari sosialisasi ini tidak lain untuk mencapai target PBB-P2 dan perbaikan data pada DHKP. 

"Sesuai  yang kita dapatkan, masih ada terselip jumlah tagihan yang tidak sesuai dengan jumlah luasan yang dimiliki warga seperti pada Dusun Tanjung Kalimantan," ucap Effendy.

"Kita akan sampaikan permasalahan ini ke Dispenda Tanjungjabung Barat dan terhadap tagihan yang tidak memiliki nama akan kita kembalikan," timpalnya.(*)

Penulis : Haidir

Editor : Andri Damanik