SAROLANGUN - Penjabat Bupati Sarolangun (PJ) Bachril Bakri membuka sosialisasi penyelesaian kepemilikan tanah dalam rangka perencanaan kawasan hutan (PPTPKH), Selasa 4 Juni 2024. Sosialisasi digelar di Aula Kantor Bupati Sarolangun.
Kegiatan sosialisasi PPTPKH juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Sarolangun Ir Dedi Hendri, Ketua KPHP Ulu Arbain, Ketua KPHP Ilir Misriadi, Kepala OPD terkait, Camat dan Kepala Desa serta perwakilan Forkopimda Sarolangun.
Hadir pula perwakilan dari Kepala Dinas Kehutanan Wilayah XIII Pangkal Pinang, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta narasumber dari Dinas dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan, sosialisasi ini sangat penting karena dari data Kabupaten Sarolangun memiliki kawasan hutan terluas di Provinsi Jambi, dengan luasan 1.000 hektare.
“Program ini sangat baik bagi Pemerintah Kabupaten, juga Pemerintah Daerah dapat mengontrol bila terjadi sesuatu di kawasan hutan,” kata Pj Bupati Sarolangun.
Menurutnya, kegiatan penataan kawasan hutan dapat memberikan arahan yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan dalam rangka penguatan kawasan hutan.
“Penataan kawasan hutan sangat diperlukan, baik dari segi dampak lingkungan maupun ekonomi. Dari segi lingkungan, pengelola lahan bisa menaati aturan, sedangkan dari segi ekonomi bisa bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian,” kata Bachril Bakri.
Bachril Bakri mengatakan, penguatan kawasan hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan, penataan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan kita dapat saling memahami dan mengembangkan kerjasama antar lembaga, instansi, masyarakat dan pihak terkait lainnya guna mengatasi permasalahan tenurial yang kita hadapi di Kabupaten Sarolangun,” ujarnya.(nop/nik/adv)
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat