KUALATUNGKAL – Menindaklanjuti temuan BPK RI terhadap megaproyek WFC senilai Rp 5,7 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Tanjabbar telah mempersiapkan surat resmi untuk dilayangkan kepada rekanan.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Apri Dasman kepada wartawan, Senin.

Dijelaskan Apri, temuan tersebut bagian dari pembangunan WFC, seperti pekerjaan pembersihan permukaan laut pasca pekerjaan WFC. Bahwa BPK menilai jika pekerjaan itu tidak perlu dilaksanakan.

" itu salah satu item yang yang menjadi temuan BPK‎," ungkapnya.

Dikatakan Apri, meski pihaknya belum menyampaikan secara resmi temuan BPK tersebut kepada rekanan, namun pernyataan secara lisan telah disampaikan.

"Kita sampaikan itu waktu cek fisik beberapa waktu lalu," tukasnya sembari menyebutkan jika rekanan bersedia mengembalikan temuan tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, selain surat rekomendasi, Inspektorat Tanjabbar juga telah melayangkan surat teguran oleh BPK atas kelalaian Dinas PU dalam pelaksanaan kegiatan.

"Kita juga sampaikan teguran oleh BPK terhadap kelalaian Dinas PU dalam pelaksanaan kegiatan hingga menimbulkan kerugian negara. Karena pengawasan langsung dari Dinas," kata Kepala Inspektorat Tanjabbar, Yohanes Chan, kepada wartawan belum lama ini.

Dalam LHP juga disebutkan, Dinas PU terkesan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada sehingga menyebabkan kerugian negara.

"Jadi dalam satu rekomendasi BPK, kita bisa layangkan sampai lima surat. Kalau surat yang sifatnya pembinaan sekarang sedang diteken pak Wabup, tapi yang bersifat krusial sudah kita layangkan," tegasnya.(*)

Penulis : Son

Editor   : Andri Damanik