KUALATUNGKAL – Sejumlah rekanan merasa dirugikan, lantaran pelelangan proyek pengairan di Dinas PU mendadak dibatalkan. Padahal, panitia Unit Layanan Pelelangan (ULP) telah menerbitkan calon pemenang di website LPSE Tanjabbar.
Herianto, Direktur PT Cendrawasih salah satu korban dari pelelangan di LPSE Tanjabbar. Dia mengatakan, pada September lalu ada 16 paket pengairan ditenderkan, namun akhirnya dibatalkan lantaran peserta lelang tidak memenuhi persyaratan.
Lelang kembali dibuka untuk lima paket proyek pengairan baru-baru ini. Seperti proyek Peningkatan/rehab jaringan daerah rawa Kecamatan Betara, CV Cendrawasih sebagai calon pemenang diundang untuk pembuktian kualifikasi. Dua perusahaan lainnya CV KARYA TARUNA dan CV AZEL & CO.
“Anehnya, setelah pembuktian kualifikasi, kok proyek dibatalkan. Katanya ada defisit,” ujar Herianto kesal.
Pembatalan empat paket proyek pengairan itu berdasarkan surat pejabat pembuat komitmen (PPK) nomor 610/07/DPU/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 yang diperkuat dengan surat dari Peltu Sekda Tanjabbar selaku Ketua TAPD dengan nomor 900/2636/KEU/2015 perihal defisit APBD TA 2015.
Herianto mengaku rugi, pasalnya biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pelelangan hingga pembuktian kualifikasi calon pemenang cukup besar. Rata-rata, setiap perusahaan yang ikut lelang menghabiskan dana Rp 10 juta.
“Bagaimana dengan kerugian kami. Kalau memang tidak ada dana, kenapa ditenderkan. Jangan tebang pilih,” tutur dia.
Adapun proyek yang dibatalkan itu antaralain Peningkatan/rehab Jaringan Daerah Rawa Betara Senilai Rp 500 juta, Peningkatan/rehab jaringan daerah rawa Desa Muntialo Rp 1 miliar, Peningkatan/rehab jaringan daerah rawa Dusun Parit Haji Tarmun Panting Rp 625 juta dan Peningkatan daerah rawa Parit Jampung Rp 625 juta. Total anggaran proyek yang dibatalkan sebear Rp 2,75 miliar.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat