KUALATUNGKAL - Belum lama ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada semua daerah yang menggelar Pilkada tanpa melalui sengketa perolehan suara agar melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih bulan Januari atau awal Februari 2016.

Sementara itu, di Kabupaten Tanjabbar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar tanpa ada gugatan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi pasca pleno KPUD Tanjabbar baru-baru ini.

Meski aman dari sengketa Pilkada, DPRD Kabupaten Tanjab Barat belum menjadwalkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat, Faizal Riza melalui Sekretaris Dewan, Andi Andika kepada wartawan mengatakan tidak tertutup kemungkinan pihaknya melaksanakan pelantikan pada bulan Januari ini.

"Tidak tertutup kemungkinan bisa digelar bulan Januari atau awal Februari. Karena daerah ini tidak ada sengketa Pilkada, jadi kalau prosesnya selesai dalam waktu dekat ini, pelantikan tersebut bisa digelar sesuai rencana," kata Andika.

Proses yang dimaksud menurut Andika adalah saat ini pihaknya sedang mengumpulkan dan melengkapi berkas yang diserahkan KPUD Kabupaten Tanjab Barat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga meminta agar pihaknya menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak ada sengketa perolehan suara pada Pilkada Tanjab Barat.

"Untuk masalah berkas ini, akan kita lengkapi dan nanti akan ditanyakan kembali pada KPUD apakah masih ada berkas yang tertinggal," ujarnya.

Senada dengan Sekwan,  Komisioner KPU Ahmad Hadziq mengatakan, pasca penetapan Paslon Bupati terpilih baru baru ini, pihaknya sudah menyerahkan SK penetapan pasangan calon terpilih dan berkas calon ke DPRD Kabupaten Tanjab Barat.

"Usai penyerahan berkas, nanti DPRD akan menindaklanjuti, termasuk agenda pelantikan kepala daerah terpilih," beber Hadziq.

Seperti dilansir sejumlah media nasional, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta kepada semua daerah yang menggelar Pilkada tanpa melalui sengketa perolehan suara agar melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih bulan Januari atau awal Februari 2016.

Sementara untuk daerah yang proses pilkadanya masih diliputi sengketa setidaknya dilakukan pelantikan bulan Maret mendatang. Sedangkan daerah yang sempat mengalami penundaan Pilkada, Mendagri mengharapkan  bulan Juni bisa dilaksanakan pencoblosan.(*)

Penulis : Nandy

Editor   : Andri Damanik