TANJABBAR|HALOSUMATERA – Pokok pokok pikiran Anggota DPRD Tanjabbar tahun 2022 masih menjadi polemik. Meski dipihak lain, DPRD mengklaim pokir adalah bukti dewan bekerja dalam menampung aspirasi masyarakat saat reses.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jafar sempat mengatakan, bahwa pokir yang terinput di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan bukti nyata, bahwa dewan bekerja dan menampung aspirasi masyarakat.

“Itu bukti kita bekerja. Secara politis kita turun ke dapil masing-masing, menampung aspirasi masyarakat yang memang harus kita usulkan dan kita perjuangkan,” kata Ahmad Jahfar belum lama ini.

Lanjut Jahfar, pokir adalah legal dan sudah diatur dalam undang-undang. Namun dalam prakteknya, setelah disahkan tentu menjadi kewenangan penuh OPD terkait.

Sementara, Wakil Ketua DPRD dari Partai PAN, Sjafril Simamora kepada halosumatera.com sempat mengatakan, dari sejumlah usulan pokir yang masuk ke SIPD, tidak semuanya dianggarkan. Hal ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tidak semuanya, paling rata-rata setiap dewan ada lima pokir yang dianggarkan. Dan itu terserah dinas,” katanya via sambungan telpon belum lama ini kepada halosumatera.com.

Ditanya lebih detil, Ucok Mora, sapaan akrabnya, meminta halosumatera.com untuk mengkonfirmasi dewan lainnya.

Begitu juga dengan H.Assek, dewan dari Partai Gerindra Tanjabbar tak banyak berkomentar. Namun Assek sempat melontarkan pernyataan, bahwa pokir itu legal.

“Yang tidak legal itu jika pokir dikerjakan,” ujar Assek belum lama ini.

Sayangnya H.Assek enggan berkomentar lebih jauh. Dia khawatir pernyataannya akan menyinggung pihak lainnya.

Terkait rekapitulasi pokir DPRD yang beredar, H Assek mengatakan, hal itu adalah usulan dari hasil reses. “Dimana salahnya. Itu merupakan usulan yang diinput di SIPD. Kalau semua dianggarkan, APBD kita tidak cukup,” tandasnya.(*/nik)