KUALATUNGKAL – Soal ganti rugi jalan patunas belum seluruhnya tuntas. Kendalanya bukan tidaknya ada anggaran, namun adanya administrasi yang perlu dirapikan.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas PUPR Tanjabbar, Ir Andi Achmad Nuzul kepada infotanjab.com baru-baru ini.

“Untuk sekarang ini ada satu rumah lagi persisnya dekat kantor Golkar yang lama (Simpang Jalan Siswa) yang belum selesai. Sudah ada anggarannya untuk ganti rugi,” kata Andi Nuzul.

Khusus tanah Golkar, menurut Andi setelah konsultasi dengan Kepala DPKAD Rajiun Sihotang, bahwa tanah tersebut masuk dalam aset pemerintah.

“Yang lain sudah selesai ganti ruginya,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ganti rugi dari pelebaran Jalan Patunas pada 2017 lalu mengeluarkan biaya besar.

Ganti rugi pembebasan lahan yang dianggarkan Pemkab pada 2017 lalu sebesar Rp. 13,5 miliar lebih atau angka total Rp. 13.540.375.000.

Sebelumnya Bupati Safrial pernah mengatakan jika pemkab telah menyiapkan dana sebesar Rp 13 miliar lebih untuk biaya pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dari Jalan Patunas menuju Pelabuhan Roro Kualatungkal.

Dalam pembayaran ganti rugi itu, pemkab telah menurunkan apraisal tim konsultan penilai untuk memantau harga ganti rugi yang pantas diterima masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Data yang dihimpun, ada sekitar 245 KK yang mendapat ganti rugi di sepanjang Jalan Patunas hingga ke Pelabuhan Roro.

Untuk zona A dari Jalan Patunas sampai Parit Dua, nilai permetar bujur sangkar sebesar Rp 1,7 juta. Zona B, Parit Dua sampai Parit III sebesar Rp 1,3 juta per meter, Zona C dari Parit 3 sampai Jalan Manunggal Dua Rp 8 ratus ribu, Zona D Parit 3 sampai parit 4 sebesar Rp 6 ratus Ribu.(*)

Editor : It Redaksi