KUALATUNGKAL – Ada yang janggal dari pembatalan empat paket pengairan di Dinas PU belum lama ini. Pasalnya, Peltu Sekda Tanjabbar Firdaus Khatab mengaku kaget dengan pembatalan empat paket tersebut. Sementara surat yang dilayangkan ke Dinas PU tertanggal 5 Oktober 2015, hanya bersifat himbauan agar Dinas PU melakukan efisiensi.
"Perlu saya jelaskan, surat yang dikirim ke Dinas PU tersebut merupakan surat himbauan agar dinas bisa melakukan efesiensi anggaran untuk menutupi defisit anggaran. Artinya surat ini tidak pernah menyinggung jenis kegiatan yang akan dibatalkan," kata Firdaus di ruang kerjanya belum lama ini.
Firdaus memang mengakui, beberapa waktu lalu ia pernah menyurati beberapa SKPD agar melakukan efesiensi kembali belanja kegiatan fisik yang belum mendesak.
"Khusus untuk Dinas PU kita minta melakukan efesiensi sebesar Rp 2,75 Miliar. Secara keseluruhan kita masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp14,4 Miliar lagi," ungkapnya.
Hanya saja tambah Firdaus, untuk pembatalan dan teknis, itu merupakan wewenang penuh dinas terkait. Artinya dalam hal ini ia mengaku tidak bisa melakukan intervensi.
"Kita tidak bisa ikut campur dengan kebijakan dinas. Jadi kegiatan apa saja yang dibatalkan, itu tergantung dinas terkait," imbuh Firdaus lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, dampak dari pembatalan empat paket pengairan di Dinas PU Tanjabbar merugikan sejumlah rekanan. Betapa tidak, tahapan lelang sudah sampai pada pembuktian kualifikasi calon pemenang, namun lelang dibatalkan panitia dengan dasar surat Kadis PU yang menindaklanjuti surat Sekda.(*)
Penulis : Nandy
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat