KUALATUNGKAL – Sekitar Rp 164 miliar kegiatan fisik di Dinas PUPR telah dilelang, diantaranya 17 jembatan (sekitar Rp 87 miliar) , dan sejumlah mega proyek lainnya . Sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru merasionalisasikan anggaran terkait penanganan Covid-19 dan defisit anggaran, setelah mega proyek diluncurkan.

Kepala Dinas PUPR Tanjabbar Ir Ahmad Andi Nuzul membenarkan jika saat ini TAPD disibukkan dengan rasionalisasi anggaran termasuk anggaran di dinas yang dia pimpin.

Kata Andi, belum ada besaran angka pasti kegiatan yang dipangkas di Dinas PUPR, lantaran pembahasan belum final. “Belum ada angka yang pasti, lagi dibahas oleh TAPD. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, sudah ada angka rasionalisasi final,” jelas Andi Nuzul kepada infotanjab.com, Selasa (21/4).

Terkait kegiatan fisik yang sudah diluncurkan, Andi Nuzul mengaku belum menerima laporan resmi dari PPK di tiga bidang di Dinas PUPR.

“Angka pastinya langsung ke PPK karena beliau yang membuat kontrak dengan rekanan dan besaran anggarannya. Laporan dari PPK secara keseluruhan belum disampaikan,” tukasnya.

Mengenai rasionalisasi anggaran di Dinas PUPR, diakui Andi Nuzul bukanlah kewenangannya dalam menentukan besaran anggaran yang harus dipangkas.

“Bukan kapasitas saya itu kewenangan TAPD karena TAPD lah yg mengetahui kekuatan dan kemampuan anggaran,” timpalnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Kabupaten Tanjabbar telah menyiapkan dana yang cukup fantastis, untuk dialokasikan dalam penanganan Covid-19.

Setidaknya, Pemkab Tanjabbar menyiapkan Rp 58,3 miliar untuk dialokasi ke bidang kesehatan, ekonomi dan sosial yang terdampak Pandemi Corona.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjabbar, Agus Sanusi kepada awak media belum lama ini menyampaikan, dana Rp 58,3 miliar tersebut dikumpulkan dari berbagai pemangkasan anggaran. Diantaranya Rp 1,55 miliar diambil dari APBD Tanjabbar tahun 2020.

Ia menyebutkan bahwa anggaran tersebut dibagi dalam tiga bagian. Untuk dampak ekonomi diplot sebesar Rp 30,7 milliar, untuk dampak sosial Rp 24 miliar dan sisanya untuk penanganan kesehatan.(*/Andri Damanik)